Hubungan Luar Negeri adalah setiap kegiatan yang menyangkut aspek regional dan internasional yang dilakukan oleh pemerintah di tingkat pusat dan daerah atau lembaga-lembaganya, lembaga negara, badan usaha, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat atau warga negara. Bertempat di Serayu Room Hotel Horison Senin(9/7) berlangsung diskusi sehari dengan Tema telaah awal dari rencana perumusan Desain Besar tentang kebijakan luar negeri RI.
Pada diskusi ini dihadiri oleh, Rektor UNSOED Prof. Edy Yuwono, Ph.D,Dekan FISIP UNSOED beserta para pembantu dekan(I,II dan III), Ketua DPRD kabupaten Banyumas, perwakilan organisasi kemasyarakatan, media dan civitas akademika UNSOED. Hadir sebagai narasumber yaitu Director of the Center of Policy Analysis and Developmentfor Asia-Pacific and Africa Regions Ministry of Foreign Affair Republic of Indonesia Dr. Siswo Pramono,LLM, Bupati Banyumas Drs. Mardjoko,MM,Pemerhati Hubungan Internasional Prof. Anak Agung Banyu Perwita, Ph.D dan ketua Program Studi Hubungan Internasional UNSOEDTunjung Linggarwati S.IP,M.Si
Dalam sambutan pembukaan acara diskusi, Rektor UNSOED Prof. Edy Yuwono, sangat mengapresiasi kegiatan diskusi ini untuk saling bertukar ide, gagasan dalam konteks demokrasi luar negeri Indonesia dan mengemukakan pentingnya kebijakan luar negeri yang berpedoman pada prinsip bebas aktif, setara dan diplomasi yang mengutamakan kepentingan nasional. UNSOED sebagai perguruan tinggi dengan karakter sumber daya pedesaan dan kearifan lokal dapat menjadi soft power bangsa dalam menjalin hubungan/kerjasama. Pedesaan dengan segala potensinya baik masyarakat, sumber daya alam dan culture diharapkan mampu menjadi alternatif komponen untuk melandasi kebijakan luar negeri.
Dalam diskusi ini dipaparkan oleh para narasumber tentang bagaimana desain kebijakan luar negeri yang berkaitan tentang bagaimana memperdalam hubungan dengan dunia lama (Amerika dan Eropa), memperlebar jangkauan ekonomi dengan dunia baru (Asia pasifik dan Afrika) dan bagaimana mikro dan makro manajemen kebijakan luar negeri. Kompleksitas isu domestik seperti perbatasan negara, demokratisasi, pembangunan ekonomi dan keamanan yang bersifat multidimensional juga tercermin dalam politik luar negeri RI. Prioritas kebijakan yang kini menjadi agenda nasional dan global adalah keamanan perbatasan negara, penyebarluasan demokrasi, perlindungan HAM, pencegahan dan penyelesaian konflik komunal, ketidakamanan ekonomi yang diakibatkan pasar bebas dan menurunnya daya dukung lingkungan hidup. Prinsip bebas aktif akan tetap menjadi roh dalam politik luar negeri dan harus bersifat pro aktif sekaligus adaptif terhadap keterkaitan berbagai persoalan domestik dan internasional. Perkembangan global yang melanda dunia harus dijawab dengan politik luar negeri yang bersifat multi dimensional dengan melibatkan multi aktor. Desain besar politik luar negeri RI harus merupakan produk dari mutual adjustment dan koordinasi berbagai isu dan kebijakan yang dihasilkan beragam aktor(pusat dan daerah maupun non-negara).
Tunjung Linggarwati S.IP,M.Si ketua program studi hubungan Internasional UNSOED memaparkan tentang optimalisasi multitrack diplomasi melalui sinkronisasi kebijakan untuk mendukung pelaksanaan politik luar negeri dan posisi Indonesia menjadi regional power berkaitan dengan ASEAN. Indonesia pada 2015 nanti akan memasuki babak baru yaitupada ASEAN Community 2015 dimana terdapat tantangan dan peluang bagi Indonesia. Sehingga diperlukan kebijakan luar negeri yang selaras dengan kebijakan domestik demi kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.
*Ditulis oleh PSI FISIP UNSOED
Artikel asli lihat disini