Jurusan Hubungan Internasional FISIP UNSOED secara resmi memiliki dosen berkualifikasi Doktor setelah Agus Haryanto mempertahankan disertasinya dalam sidang terbuka di Universitas Padjadjaran dalam bidang Hubungan Internasional yang berjudul, “Peran Indonesia dalam Sengketa Laut Tiongkok Selatan (1990-2014)”. Dalam ujian tersebut, Agus Haryanto memperoleh predikat Cumlaude.
Sengketa Laut Tiongkok Selatan (LTS) selama beberapa tahun terakhir telah menyita perhatian dunia internasional. Dalam sengketa tersebut, Indonesia memiliki peran yang besar namun belum banyak mendapatkan perhatian dari para pengkaji politik luar negeri maupun resolusi konflik. Dengan dasar pemikiran tersebut, Agus Haryanto meneliti lebih jauh peran Indonesia dalam sengketa Laut Tiongkok Selatan dan menelusuri alasan Indonesia mengambil peran tersebut.
Agus Haryanto mampu mempertahankan disertasi, pada hari Jumat, 23 September 2016, dalam Sidang terbuka Senat Universitas Padjadjaran. Adapun Tim Penguji terdiri dari Prof. Dr. H. Obsatar Sinaga, S.IP, M.Si., Dr. Drs. H.R. Musyawardi Chalid, M.Si dan Prof. Dr. Dra. Aelina Surya ketiganya selaku Tim Oponen Ahli. Representasi Guru Besar diwakili oleh Prof. H. Oekan S. Abdullah, M.A, Ph.D. sedangkan selaku tim promotor yang terdiri dari Dr. Arry Bainus, MA., Prof. Drs. Yanyan M. Yani, MAIR, Ph.D dan Widya Setiabudi S, S.IP, M.Han, M.Si.
Orang Wonosobo ini melanjutkan bahwa sengketa tumpang tindih kedaulatan di Laut Tiongkok Selatan menjadi persoalan serius sejak tahun 1970-an. Kini, sengketa LTS menjadi sengketa perbatasan yang paling menarik perhatian negara – negara besar dan negara di sekitar wilayah sengketa. Hal ini dikarenakan nilai strategis kawasan itu berupa besarnya potensi energi, potensi perikanan, serta tumbuhnya nasionalisme di negara – negara sekitar LTS.
Secara teoritis, penelitian ini memberikan gambaran mengenai perilaku Indonesia dalam konflik yang melibatkan banyak negara dengan menggunakan teori peran. Indonesia, sebagai salah satu anggota ASEAN, sebenarnya telah mengupayakan penyelesaian sengketa di LTS sejak tahun 1980-an. Indonesia berperan aktif dalam penyelesaian sengketa dengan dua cara yaitu jalur pemerintah dan jalur non pemerintah. Pemerintah Indonesia secara resmi turut andil dalam mengusulkan Declaration of Conduct (DOC) 2002 dan disempurnakan dengan kesepakatan Code of Conduct (COC) ditandatangani ASEAN dan Tiongkok tahun 2012.
Strategi kedua yang digunakan pemerintah dalam menyelesaikan sengketa adalah jalur non pemerintah atau seringkali disebut second track diplomacy. Indonesia telah menjadi sponsor dalam lokakarya pertama mengenai Laut Tiongkok Selatan pada tanggal 22-24 Januari 1990 di Bali. Lokakarya pertama itu disusul oleh lokakarya di Bandung, Yogyakarta, Surabaya, dan Anyer. Lokakarya ini mendapat sambutan yang cukup baik, terbukti dari kehadiran keenam negara yang terlibat saling klaim LTS. Bahkan inilah satu – satunya forum dimana Tiongkok bersedia membicarakan sengketa Laut Tiongkok Selatan karena menganggap forum tersebut bersifat lebih akademis dan tidak mencampuri kedaulatan negara.
Dalam konteks keamanan, kehadiran Tiongkok membuat negara di luar kawasan seperti AS untuk berperan lebih besar sebagai penyeimbang. Situasi ini membuat Indonesia dan ASEAN mencari formula yang tepat untuk mengelola kekuatan – kekuatan besar yang hadir di kawasan. International Crisis Group (ICG) melihat Jakarta memiliki peran dalam sengketa LTS dengan cara menyeimbangkan kekuatan pengklaim di kawasan. Secara khusus, ICG menyebut Jakarta melakukan “balancing between Beijing and Washington”.
Yang pasti, lanjut Agus, peran Indonesia sangat positif. Indonesia beberapa kali memiliki peran besar dalam konflik di kawasan seperti Konflik Kamboja, Konflik antara MNLF dengan pemerintah Filipina, dan konflik antara Kamboja – Thailand dalam memperebutkan Candi Preah Vihear dsb. Ayah dengan tiga anak ini cukup optimis bahwa Indonesia mampu menjadi pemimpin kawasan sekaligus menjadi mediator yang disegani dalam diplomasi internasional.
Saat ini, Dr. Agus Haryanto telah aktif mengajar, mengikuti berbagai diskusi ilmiah tentang isu keamanan dan politik luar negeri. Bahkan hasil kajiannya dalam proses penerbitan, yaitu buku berjudul “Diplomasi Indonesia: Realitas dan Prospek”.
*ditulis oleh PSI FISIP Unsoed
artikel asli disini