Pada tanggal 12 November 2019 telah dilakukan Kuliah Tamu untuk mata kuliah Studi Hak Asasi Manusia dan Politik Diaspora dan Migrasi Internasional dengan pembicara Dina Nuriyati, seorang mantan pekerja migran Indonesia yang saat ini merupakan anggota Dewan Penasehat serta Koordinator untuk Riset dan Hubungan Internasional di Sarikat Buruh Migran Indonesia (SBMI). Dina telah menempuh pendidikan hingga MA di Global Labour University, Jerman. SBMI sendiri terdiri atas pekerja migran, mantan pekerja migran, serta anggota keluarga mereka. Kerja-kerja yang dilakukan di antara lainnya adalah advokasi, pemberdayaan dan kontrol sosial, dimana SBMI mengupayakan untuk mengemukakan isu-isu pekerja migran ke pembahasan publik.
Dalam kuliah tamu ini yang diselenggarakan di ruang sidang, dosen tamu menjelaskan perkembangan kerangka kebijakan perlindungan pekerja migran Indonesia. Perkembangan terakhir ini juga merupakan salah satu advokasi kebijakan yang dilakukan oleh SBMI adalah Undang-Undang Perlindungan Buruh Migran. Dengan adanya UU No. 18 tahun 2017 ini, dibahas lebih spesifik mengenai perlindungan, peran pemerintah dan peran desa. Disana dimungkinkan berbagai program untuk mendorong kesiapan pekerja migran seperti penguatan mental, dan orientasi di tempat tujuan.
Dina kemudian menegaskan bahwa perspektif kita mengenai buruh migran sangat krusial. Selama ini ada kategorisasi unskilled dan skilled worker yang memposisikan buruh migran di posisi lemah dalam tawar menawar atau pemenuhan hak karena dianggap tidak terampil. Padahal, tentu saja mereka memiliki keterampilan, baik itu pekerja domestik, pekerja perkebunan, pekerja konstruksi dan lain sebagainya. Perubahan stigma ini sangat penting untuk mewujudkan kebijakan yang lebih adil bagi para pekerja migran.
Pada akhirnya, dengan perkembangan yang ada, masih banyak pekerjaan rumah untuk advokasi buruh migran. Misalnya memperjuangkan adanya UU Pekerja Rumah Tangga, implementasi pendidikan vokasi, pelatihan bagi pekerja migran, mendorong pemerintah untuk mengakomodir Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pengawasan versi Forum Masyarakat Sipil dan masih banyak lainnya.
Cita-cita masyarakat sipil adalah ke depannya tercipta sistem migrasi yang aman dan adil dimana migrasi pekerja bukan lagi menjadi jalan keluar dari tekanan ekonomi, namun migrasi menjadi peluang untuk hal-hal yang positif bagi masyarakat. HI hebat!