Category: Berita

Jurusan Hubungan Internasional mengadakan kegiatan Simulasi Sidang ASEAN Regional Forum yang diselenggarakan sepanjang semester dengan puncaknya berupa penilaian sidang yang dilaksanakan selama 4 hari, yaitu pada tanggal 8-9 Juni 2017 dan 14-15 Juni 2017. Simulasi sidang ini diikuti oleh mahasiswa Hubungan Internasional angkatan 2016, sebagai bentuk praktikum mata kuliah Organisasi dan Administrasi Internasional.

Simulasi sidang ini menggunakan model ASEAN Regional Forum dimana 18 negara, yaitu 10 negara anggota ASEAN (Indonesia, Singapura, Malaysia, Thailand, Filipina, Brunei Darussalam, Myanmar, Kamboja, Laos, dan Vietnam) dan 8 negara partner (Amerika Serikat, Uni Eropa, Jepang, India, Rusia, Tiongkok, Korea Selatan, dan Australia) mengulas permasalahan yang terjadi di kawasan Asia Tenggara. Simulasi sidang yang diadakan pada semester ini mengusung tema “The Architecture of Southeast Asia Regional Security” dan membuka diskusi terhadap permasalahan kejahatan lintas negara (transnational crime), terorisme, dan keamanan maritim yang terjadi di sekitar kawasan Asia Tenggara.

Rangkaian kegiatan simulasi sidang ini merupakan bagian dari kegiatan mata kuliah Organisasi dan Administrasi Internasional yang dapat disaksikan oleh umum secara gratis. Simulasi ini diselenggarakan di Ruang Sidang Internasional FISIP UNSOED. Pada simulasi ini, mahasiswa berperan sebagai delegasi yang mewakili negara-negara yang mengikuti ASEAN Regional Forum. Mahasiswa harus membawakan mosi yang sesuai dengan sudut pandang masing-masing negara yang diwakilinya dalam diskusi. Seluruh rangkaian simulasi sidang dirancang dan dibawakan semirip mungkin dengan ASEAN Regional Forum yang sebenarnya dengan sistem dan cara-cara diplomasi yang telah diajarkan sepanjang perkuliahan sebelumnya.

Seperti delegasi negara pada forum multilateral yang sesungguhnya, mahasiswa mengenakan formal busines attire (FBA) dan menggunakan bahasa inggris sebagai bahasa percakapan dalam sidang. Simulasi sidang ini dibuka oleh Wakil Dekan II, Dr. Muslih Faozanudin, M.Si dengan melakukan roll call. Selama empat hari, simulasi sidang akan dilaksanakan oleh dua kelas, dimana masing-masing kelas memiliki waktu dua hari untuk melaksanakan rangkaian sidang secara utuh. Hari pertama digunakan untuk melakukan identifikasi masalah, sedangkan hari kedua sidang sebagai puncak acara yang akan diselenggarakan pada 14-15 Juni akan digunakan untuk menyampaikan working paper dan membentuk draft resolution.

Simulasi sidang ini merupakan kegiatan rutin yang diadakan oleh jurusan Hubungan Internasional pada setiap semester dengan menggunakan berbagai forum lain seperti WTO sebagai model. Dengan kegiatan ini, mahasiswa dapat merasakan pengalaman menjadi delegasi dan melakukan praktek-praktek diplomasi pada forum-forum multilateral. Praktek ini diharapkan dapat menunjang pemahaman mahasiswa mengenai ilmu-ilmu yang telah dipelajari dalam perkuliahan sebelumnya.

Mahasiswa Hubungan Internasional menyelenggarakan Festival Globalisasi bertajuk “Dystopian Land” pada 6-7 Juni 2017. Tema ini dipilih karena asumsi mengenai kondisi saat ini yang penuh dengan ketidakpastian, yang apabila dibiarkan akan menjadi semakin besar dan menimbulkan semakin banyak kekacauan, misalnya masyarakat menjadi pribadi asosial, apatis dengan isu-isu sosial dan menyebarnya hoax yang justru dianggap sebagai kebenaran berita. Lewat festival ini, diharapkan mahasiswa dapat berpartisipasi aktif untuk melihat fenomena dystopian di sekitar mereka dan tergerak untuk melakukan perubahan dalam rangka memperbaiki fenomena tersebut melalui berbagai platform media.

Festival ini diikuti oleh seluruh mahasiswa yang mengambil mata kuliah Studi Globalisasi, Gender dalam HI, Politik  Lingkungan, Kemiskinan dan Pembangunan Global, serta Komunikasi Internasional. Festival ini menampilkan 18 photo essays, 6 buah poster berisi beragam pesan dapat disaksikan di pendopo, penayangan 5 iklan masyarakat dan 2 buah film dokumenter, serta kampanye #SaveSlamet dalam bentuk human poster. Terdapat pula media campaign melalui penyebaran #CleanAirForCleanFuture di media sosial termasuk tumblr dan instagram, yang dapat diikuti baik oleh peserta maupun pengunjung sebagai bentuk dukungan terhadap gerakan menuju perubahan lingkungan. Festival ini dapat dinikmati secara gratis di pendopo FISIP dan akan berlangsung selama dua hari festival.

Selain presentasi dan pameran karya dan proyek mahasiswa, diselenggarakan pula diskusi bertajuk “Media di Era Post-Truth” yang dibawakan oleh Wisnu Prasetya Utomo, seorang peneliti dari Remotivi—sebuah LSM terpusat di Jakarta yang bergerak untuk melakukan analisis terhadap berbagai media di Indonesia, termasuk media televisi, media cetak, dan media sosial. Melalui diskusi ini, peserta dan pengunjung diharapkan untuk dapat meningkatkan pemikiran kritis akan isu-isu yang terdapat di media dan cara pemberitaannya, sehingga mampu mendeteksi informasi yang dibuat berdasarkan fakta maupun emosi dan keyakinan personal semata.

Festival ini mampu menarik minat mahasiswa, terbukti melalui beragamnya mahasiswa yang hadir dalam acara ini dan mengikuti rangkaian acara ini dengan antusias hingga selesai. Festival ini memperlihatkan betapa mahasiswa HI mampu membumi, yang diperlihatkan melalui hasil karya mereka.

Pada hari Rabu, 24 Mei 2017, Prof. Andrik Purwasito, Guru Besar Hubungan Internasional Universitas Negeri Surakarta, menyampaikan kuliah umum yang berjudul Anonimus: Paradigma Panggung Wayang (“Theater Shadow Paradigm”) sebagai Model Analisis Hubungan Internasional di aula FISIP Unsoed. Beliau merupakan dosen sekaligus ketua jurusan Hubungan Internasional Universitas Negeri Surakarta. Beliau juga merupakan seorang dalang yang berpengalaman tampil di luar negeri, seperti India, Rumania, Moldova, Bulgaria, Rusia, dan Jepang.

Dekan FISIP Unsoed Dr. Ali Rokhman, M. Si yang membuka kuliah umum menyatakan bahwa FISIP merasa terhormat Prof. Andrik bersedia datang ke Universitas Jenderal Soedirman untuk berbagi ilmu mengenai Anonimus. Pak Dekan berbagi pengalaman bahwa dirinya yang masuk dalam dua grup WhatsApp mengamati bahwa masing-masing pihak biasanya merasa paling benar. Satu kelompok merasa paling benar, dan satunya juga merasa paling benar. Yang membuat grup-grup WhatsApp tersebut menarik, menurut Pak Dekan, adalah mencari tahu siapa sebenarnya yang menjadi dalang dan wayang. Dr. Ali Rokhman kemudian menceritakan pengalamanya bahwa ketika dirinya mengikuti sesi ke 4 dan ke-5 di acara Lemhanas, peserta tidak diperbolehkan mengambil foto karena terkait dengan rahasia negara yaitu masalah terorisme dan perdagangan manusia. Pertanyaannya, siapa dalang di balik isu-isu tersebut. Oleh karena itu, menurut Pak Dekan, tema Anonimus merupakan tema yang sangat menarik.

Sebelum kuliah dimulai, Prof. Andrik menyanyikan lagu Lir-Ilir bersama-sama peserta dan memperlihatkan metode pengajaran baru di UNS yang mana beliau mengajar sebagai dalang dalam sebuah pagelaran wayang. Beliau ingin menegaskan bahwa ilmu bisa disampaikan di luar kelas, dengan berbagai cara.

Pada awal kuliah umum, Prof. Andrik menekankan bahwa ilmu itu harus bermanfaat. Oleh sebab itu, ilmu HI harus bermanfaat bagi masyarakat kecil. Contohnya, ilmu HI harus bisa menunjang pedagang dengan memberikan ilmu-ilmu supaya barang dagangan para pedagang kecil tersebut bisa diekspor. Jadi, Hubungan Internasional tidak sekedar sekolah tentang nuklir, pertahanan-keamanan, atau ilmu-imu lain yang teoritis semacam itu. Menurut beliau, sia-sia jika Hubungan Internasional memberikan sesuatu yang tidak aplikatif pada para mahasiswanya.

Prof. Andrik kemudian beranjak pada teori beliau mengenai Sang Anonimus. Sang Anonimus adalah “invisible power who control the world”. Menguasai apa? Pertama, Anonimus menguasai aktor negara (presiden, menteri luar negeri, diplomat) dan aktor kelompok kepentingan (mereka yang suka dibayar). Kedua, Anonimus mengontrol komunikasi, informasi, dan media, yang membuat dunia privat kita terganggu. Misalnya, Siti tadi malam nonton video porno. Nonton video semacam itu barangkali wajar karena anak muda nafsunya menyala-nyala. Tapi kemudian menjadi tidak wajar jika orang lain tahu. Contoh lain, virus WannaCry yang memaksa orang untuk membayar sejumlah uang kepada pembuatnya. Orang bisa diperas karena Anonimus mengontrol informasi. Ketiga, Anonimus mengontrol ekonomi, politik, militer, dan pop-culture.

Semua hal itu dimungkinkan karena, menurut Prof. Andrik, ada mutasi dari citizen ke netizen. Akibatnya, orang bisa menyentuh kita meskipun kita berada di kamar yang terkunci rapat. Misalnya, minta pulsa tinggal minta dari kamar.

Dengan melihat perkembangan tersebut, model analisis panggung wayang bertujuan menguak musuh-musuh tersembunyi dalam hubungan internasional. Dalam analisis ini ada “panggung depan” yang ramah dan sopan. Namun, dalam “panggung belakang”, ada imperialisme yang dilakukan secara halus. Misalnya, di bidang budaya ada motif ekonomi dalam film-film Hollywood. Sang Anonimus membuat global hidden adenda seperti agenda perdamaian dunia, demokratisasi, dan investasi, yang sebenarnya “kuda kroya” yang merusak suatu negara dari dalam.

Sesi tanya jawab yang berlangsung setelah Prof. Andrik berjalan cukup menarik. Rizqy Akbar, misalnya, menanyakan bagaimana cara melepaskan diri dari kontrol sang Anonimus. Prof. Andrik mengatakan bahwa yang paling mudah adalah memakai HP jadul, karena di dalamnya kita tidak memiliki terlalu banyak data yang tersimpan, sehingga identitas kita akan aman. Tentu saja jika kita orang biasa kita tidak perlu khawatir. Identitas-identitas diri akan berbahaya, terutama kalau kita adalah orang penting.

Andika Dewantara, salah satu mahasiswa, menanyakan bagaimana cara agar soft-power diplomacy Indonesia bisa berhasil di luar negeri. Prof. Andrik menjawab bahwa jika kita memakai soft-power dalam bidang politik, maka jatuhnya adalah menang dan kalah. Indonesia ada kemungkinan kalah. Begitu pula jika Indonesia memakai soft-power dalam bidang ekonomi, kita kemungkinan kalah karena jatuhnya kalah dan menang. Namun, jika cara yang kita pakai dalam soft-power diplomacy adalah melalui budaya, kita bisa sama-sama diuntungkan karena kita sama-sama senang menikmati budaya yang kita tampilkan tersebut.

Dengan adanya diskusi ini, Prof. Andrik mengingatkan kita semua bahwa Hubungan Internasional harus punya respon yang kritis dan kontributif untuk membuat para civitas akademika-nya menjadi manusia yang unggul dan berguna bagi kemajuan kehidupan masyarakat. HI hebat!

Pada tanggal 18 Mei 2017, Jurusan Hubungan Internasional mengadakan kuliah umum politik luar negeri Indonesia yang diisi oleh Profesor Abubakar Ebihara. Beliau merupakan dosen Universitas Jember dan pernah menjadi dosen tamu di Universitas Utara, Malaysia.

Dalam kuliah umumnya yang berjudul Proyeksi Politik Luar Negeri Indonesia di Kawasan Asia-Pasifik, Profesor Ebi mencoba menganalisis politik luar negeri Indonesia dalam tiga perspektif besar dalam ilmu hubungan internasional, yaitu realisme, liberalisme, dan konstruktivisme. Perspektif realisme, misalnya, selama ini dapat menjelaskan politik Perang Dingin. Namun pada masa sekarang, realisme juga masih bisa relevan dalam kondisi-kondisi tertentu. Geopolitik adalah salah satu perspektif realisme yang pernah dipakai oleh para pemimpin Indonesia, misalnya oleh Muhamad Yamin yang memasukkan wilayah Malaysia sebagai bagian dari Indonesia merdeka. Itu berarti seorang pemimpin menganggap penting wilayah, dan setiap pemimpin hampir pasti memikirkan hal ini. Setiap pemimpin memikirkan tentang ancaman. Bung Karno, sebagai contoh lain, khawatir dengan Irian Barat dan Malaysia. Presiden Soeharto mengingkan ASEAN, kawasan Asia Tenggara, sebagai kawasan yang bebas nuklir.

Dalam perspektif liberalisme, salah satu proyeksinya adalah ketika Indonesia fokus pada ekonomi di ASEAN. Sementara itu, perspektif konstruktivisme yang menganggap penting ide juga hadir dalam proyeksi politik luar negeri Indonesia. Perspektif konstruktivisme percaya bahwa dunia internasional digerakkan oleh ide, dan bagaimana ide tersebut relevan dan diterapkan. Presiden Soeharto, misalnya, punya pandangan bahwa Indonesia itu pembangunan lebih dahulu saja, bukan koar-koar di luar seperti Bung Karno. Contoh lain adalah pandangan dan perilaku yang berangkat dari identitas negara demokrasi dan menghormati hak asasi manusia. Presiden Megawati, dalam menangani kasus terorisme, lebih memilih menggunakan kekuatan polisi, bukan militer seperti yang dilakukan Amerika Serikat. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono membuat Bali Democratic Forum untuk menegaskan diri sebagai negara demokratis.

Setelah materi yang disampaikan Profesor Ebi, kuliah umum kemudian dilanjutkan dengan sesi diskusi tanya jawab. Diskusi berjalan cukup seru yang mana muncul banyak pertanyaan dari pada mahasiswa yang hadir dalam kuliah umum ini.

Peserta kuliah umum Andika Sandi menanyakan bagaimana Indonesia melihat Tiongkok yang terus mengalami perkembangan, baik secara ekonomi maupun militer. Profesor Ebi menjawab bahwa secara umum, dalam prakteknya, Indonesia tidak melihat Tiongkok sebagai ancaman, melainkan ada potensi kerja sama di sana. Belum lama ini Presiden Joko Widodo juga berkunjung ke Tiongkok.

Fitri Adziza menanyakan mengenai bagaimana sebenarnya kebijakan politik luar negeri Presiden Joko Widodo, dan bagaimana perbedaannya dengan politik Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang lebih menerapkan high-profile policy. Menjawab pertanyaan tersebut, Profesor Ebi lebih dahulu menegaskan bahwa Presiden SBY memang mendominasi aktivitas luar negeri pada masa pemerintahannya. Oleh karena itu, ada orang-orang yang kecewa dengan Presiden Joko Widodo karena meninggalkan apa yang telah dilakukan oleh Presiden SBY tersebut. Acara Bali Democratic Forum yang dulunya konferensi tingkat tinggi selevel kepala negara, sekarang hanya jadi pertemuan level menteri saja. Presiden Joko Widodo cenderung menganut keterlibatan selektif. Padahal, negara-negara yang sekarang datang ke Indonesia adalah hasil dari aktivisme pada zaman Presiden SBY, karena negara-negara tersebut menganggap Indonesia sebagai negara yang berhasil dalam demokrasi.

Peserta lain, Zakie Andiko Ramadhani, menanyakan bagaimana melihat konstruktivisme dala menganalisis kebijakan suatu negara. Profesor Ebi langsung mencontohkan Presiden Soeharto dan para pendukungnya (seperti Soemitro, Emil Salim, atau Adam Malik) yang memiliki ide pembangunan, yaitu bahwa perilaku Indonesia harus diartikan ke arah kepentingan nasional. Yang penting kuat dulu di dalam, nanti baru aktif ke luar. Dalam ide pembangunan ini, politik luar negeri harus konkret, bukan seperti Bung Karno yang flamboyan, banyak bunga-bunga.

Diskusi yang seru tersebut kemudian ditutup dengan pemberian plakat dan beberapa karya ilmiah jurusan Hubungan Internasional untuk Profesor Ebi. HI hebat!

Pada tanggal 17 Mei 2017 perwakilan dosen dari Hubungan Internasional UNSOED mengikuti Experts Meeting on Digital Diplomacy yang bertema Strategi Diplomasi Publik Indonesia di Era Digital. Seminar tersebut diadakan di Convention Hall, Gedung BB Lantai 4, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada. Pertemuan tersebut terselenggara atas kerja sama antara Kementrian Luar Negeri Republik Indonesia dan Center for Digital Society (CfDS) FISIPOL UGM.

Dalam kata sambutannya, Wakil Menteri Luar Negeri Indonesia Abdurrahman Mohammad Fachir mengatakan mengenai fenomena atau realitas masa kini mengenai gaya hidup masyarakat yang berubah. Realitas pertama, era digitalisasi mendekatkan yang jauh dan menjauhkan yang dekat. Kedua, kita bisa memiliki teman yang bahkan belum pernah kita temui. Era digital memungkinkan orang yang tidak dikenal sebelumnya untuk menjadi presiden, misalnya dalam kasus Presiden Obama. Media sosial bahkan memiliki andil dalam kejatuhan Husni Mubarak. Ketiga, pada masa kini, informasi bisa cepat diketahui dan cepat tersebar. Keempat, teknologi informasi bisa membingungkan karena banyak informasi yang datang kepada kita.

Dengan demikian, menurut Wakil Menlu, mau tidak mau, individu atau pemerintah harus berubah. Pedoman kebijakan pemerintah masih sama, yang mana dalam Pembukaan UUD alinea 4 disebutkan bahwa pemerintahan harus “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”. Dengan tiga konsep yang ada, yaitu “digital”, “diplomacy”, dan “public”, semua orang bisa menjadi aktor atau pelaku dalam pendekatan diplomasi yang baru. Caranya, misalnya, kalau kita membuat status di Facebook atau Twitter. Di Kementerian Luar Negeri, setiap ada acara akan di-tweet-kan, baik itu kejadian maupun pesannya.

Dalam Plenary Session, pembicara Dr. Nanang Pamuji Mugasejati dari CfDS memberikan pendahuluan mengenai apa yang membuat digital diplomacy menjadi penting. Pertama, proses digitalisasi produk. Dulu orang jual piringan hitam yang tidak bisa dibajak, tapi sekarang menjadi era sharing file. Kedua, lahirnya masyarakat digital, yaitu masyarakat yang interaksinya dibangun oleh alat digital. Dulu tahun 1996, menurut cerita Dr. Nanag Pamuji yang kuliah di Jepang, susah untuk menelpon ke rumah. Biaya telepon menghabiskan sekitar 10 persen biaya beasiswa. Kemudian muncul hotmail. Sekarang, karena terlalu mudahnya menghubungi orang lain, kita kadang-kadang harus menghindar.

Pertanyaannya, apa implikasinya ke bisnis? Pertama, ada perbedaan masyarakat face-to-face dan masyarakat digital. Masa sekarang, permintaan terhadap trust sangat penting. Sulit untuk melihat mana yang pencitraan mana yang genuine. Iklan perusahaan menjadi tidak laku karena orang-orang lebih memiliki kepada rekomendasi orang lain. Jangan-jangan, semakin banyak Kemenlu bicara, jangan-jangan orang lain semakin tidak dipercaya. Kedua, masalah utilitas. Orang akan dilihat kalau yang mereka bicarakan adalah utilitas. Ketiga, implikasinya viral sehingga ada terlalu banyak informasi di lapangan.

Dalam soal diplomasi, diplomasi adalah alat untuk mengelola perubahan. Oleh karena itu, kata kunci di situ adalah kemampuan diplomatnya. Sosial media hanya lah alat untuk nation branding. Dengan demikian, diplomasi face-to-face masih relevan. Dalam kondisi krisis dan dalam isu-isu yang sensitif, diplomasi face-to-face lebih cocok karena menampilkan respon langsung dan efektif (tidak perlu mengetik dulu). Diplomasi digital bisa menimbulkan salah paham karena, misalnya, kelemahannya adalah emosi tidak bisa muncul di sana. Emotikon tidak bisa menggantikan sepenuhnya.

Pembicara kedua, Direktur Eksekutif Indo Barometer Dr. Muhammad Qodari, menyatakan bahwa di dalam negeri, soal-soal luar negeri belum mendapatkan perhatian masyarakat. Sementara itu, pembicara ketiga, Direktur Jogja Sillicon Valley Samuel Henry,menyinggung mengenai serangan virus Wannacry dan pertahanan nasional Indonesia terhadap cyber. Belum adanya badan pusat koordinasi membuat polisi ribut sendiri dengan TNI, dan Kominfo dibuat kalang kabut.

Secara umum, seminar Diplomasi Digital berusaha membangun kesadaran bahwa pada masa ini, pemerintah dan masyarakat perlu memberi respon yang tepat mengenai perkembangan kemajuan teknologi informasi.

HI hebat!

Delegasi Hubungan Internasional FISIP Unsoed kembali menorehkan prestasi dalam pertemuan mahasiswa tingkat nasional. Dalam Pertemuan Sela Nasional Mahasiswa Hubungan Internasional se-Indonesia (PSNMHII) XXIX yang diselenggarakan Forum Komunikasi Mahasiswa Hubungan Internasional Indonesia (FKMHII) di Cimahi, Jawab Barat, pada 7-11 Mei 2017, delegasi Chamber Presentation yang diwakili oleh Nadya dan Annisa Dwianna Putri meraih juara I. Selain itu, delegasi chamber Video Competition yang diwakili oleh Tri Andika Nugraha dan Alif Fitrah Bagaskara meraih juara ke-5. Pengumuman dilakukan pada tanggal 10 Mei 2017 di Aula Sasanakrida saat malam puncak acara PSNMHII XXIX.

Sehari sebelumnya, dalam acara yang bertempat di Universitas Jenderal Achmad Yani, delegasi Hubungan Internasional Unsoed menampilkan paper ilmiah berjudul Smart Power Indonesia terhadap Negara-negara Anggota Melanesian Spearhead Group dalam Isu Separatisme Papua Barat di hadapan tiga dewan juri yang terdiri dari dua perwakilan kementrian luar negeri, satu dosen hubungan internasional Universitas Jenderal Achmad Yani. Pemilihan judul tersebut sesuai dengan tema besar acara PSNMHII XXIX yaitu The Discourse of Indonesia’s Matters: Smart Power, Possibility or Mission Impossible.

Menurut Nadya, berdasarkan tema tersebut, pasangan delegasi dari Unsoed ini ingin mengkaji kemampuan Indonesia dalam melakukan diplomasi. Selama ini, gerakan separatis Papua Barat didukung oleh negara-negara anggota Melanesian Spearhead Group. Negara-negara seperti Vanuatu, Fiji, Kep. Salomon, dan lainnya kecewa dengan pemerintah Indonesia yang tidak menyelesaikan kasus pelangggaran HAM di Papua Barat. Pemerintah menyadari bahwa dukungan tersebut bisa mempengaruhi besarnya gerakan separatisme Papua Barat.

Apa yang bisa dilakukan Indonesia untuk mencegah efek yang lebih buruk dari gerakan separatis tersebut? Nadya dan Annisa mengamati bahwa Indonesia mampu mengatasi persoalan tersebut karena Indonesia memiliki smart power, baik melalui militer maupun budaya. Menurut Joseph Nye, smart power merupakan penggabungan antara hard power maupun soft power sehingga negara memiliki kemampuan untuk menggunakan kekuatan tersebut sesuai dengan kondisi tertentu. Indonesia melakukan seminar kebudayaan di salah satu negara Melanesia. Dalam konteks kasus Papua Barat, Indonesia mengeluarkan beberapa kebijakan seperti otonomi khusus, peningkatan kesejahteraan, serta program Pembangunan Percepatan Papua Barat. Dalam lingkup luar, Indonesia pun melakukan restorasi Victoria School di Fiji yang terkena bencana alam. Dengan demikian, gerakan separatis tidak berkembang dan semakin kuat.

Nadya berharap bahwa HI Unsoed mempertahankan pencapaian yang telah diraih dan tidak hanya unggul dalam bidang penulisan paper ilmiah. HI hebat!

Bertempat di ruang sidang Jurusan Hubungan Internasional, Senin (13/3), Jurusan Hubungan Internasional FISIP UNSOED menyelenggarakan Kuliah Umum “Menuju Ekonomi Digital”. Hadir sebagai pembicara adalah Budiman Sudjatmiko M.Sc, M.Phil., Anggota  DPR RI Komisi II 2014- 2019. Kuliah umum ini dihadiri oleh para wakil dekan, dosen , dan mahasiswa FISIP UNSOED.

Dalam sambutannya, Dekan FISIP Dr. Ali Rokhman menyatakan sangat mengapresiasi terselenggarakannya kuliah umum ini karena masalah perekonomian  menjadi masalah bersama dan sangat mudah memicu timbulnya konflik, apalagi di zaman yang serba digital saat ini. Dengan tema yang sangat menarik ini, beliau berharap kepada para dosen dan khususnya bagi mahasiswa untuk bisa mengikuti kuliah umum sehingga ada transfer knowledge antara tataran praktis dan akademis.

Dalam pengantarnya, Budiman Sudjatmiko M.Sc, M.Phil mengatakan bahwa kuliah umum ini tidak akan menggunakan teori HI klasik yang menjadikan negara sebagai aktor utama. Karena negara tidak dapat diletakan pada posisi hubungan internasional, melainkan hanya dalam posisi global. Revolusi teknologi mengubah secara fundamental seluruh segi  kehidupan masyarakat, mulai cara hidup, bekerja, berinteraksi hingga institusi sosial, ekonomi dan politik. Revolusi teknologi telah mendorong revolusi ekonomi politik.Pada perekonomian zaman kolonial, ekonomi politik dapat diasumsikan sebagai perekonomian yang menghisap yang mana ada tuan dan budak, tetapi perekonomian masa kini lebih dlihat sebagai semacam ketergantungan, seperti bagaimana suatu negara merdeka secara politik tetapi tidak merdeka secara ekonomi.

Kuliah tamu di Jurusan Hubungan Internasional pada 7 Desember 2016 menghadirkan Dr. Dafri Agussalim, peneliti dan pengajar dari Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Universitas Gadjah Mada dengan bidang keahlian Kajian HAM. Dalam kuliah tamu tersebut, Bapak Dafri Agussalim membuka diskusi dengan menanyakan kepada mahasiswa konsep HAM itu sendiri. Apa yang dimaksud dengan HAM? Situasi apakah yang dianggap merupakan suatu bentuk pelanggaran HAM? Dalam pembukaan ini, Bapak Dafri menegaskan bahwa isu HAM tidak hanya terkait pelanggaran terhadap hak hidup seperti dalam pembunuhan, kejahatan kemanusiaan, atau hak politik seperti hak berbicara dan hak memilih, namun juga mencakup hak-hak ekonomi, sosial dan budaya.

Dari pembukaan ini Bapak Dafri kemudian menjabarkan mengenai cakupan HAM yang sudah diakui secara universal dan hukum internasional apa saja yang telah dibuat untuk mengatur penegakan HAM oleh negara. Di dalam negara, penegakan HAM akan sangat terkait dengan stabilitas politik dan keamanan, serta pembangunan yang dijalankan oleh negara. Dalam hal ini, penegakan HAM dapat memberi dampak positif kepada kerja pemerintah dan kerja pembangunan yang lebih memperhatikan keadilan sosial dan ekonomi bagi masyarakat. Bahwa disini posisi negara seharusnya adalah untuk melindungi kelompok yang rentan terhadap perlakuan diskriminatif apakah itu di bidang politik, sosial, ekonomi dan budaya. Lebih jauh lagi, penegakan HAM oleh negara akan berujung pada kestabilan dan keamanan negara sendiri. Negara yang cenderung melanggar HAM warga negaranya akan cenderung tidak stabil atau tidak aman.