Mahasiswa Magang HI Unsoed Dampingi Sosialiasi Pemetaan Potensi Investasi Community Based Tourism di Desa Jipang

Banyumas 6 Mei 2026 – Dalam upaya mendorong pemerataan investasi dan memaksimalkan potensi daerah, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Banyumas berkolaborasi dengan akademisi Universitas Jenderal Soedirman dalam menggelar pemetaan potensi desa. Dua mahasiswa HI yang tengah menjalani masa magang di DPMPTSP Kabupaten Banyumas, turut berperan aktif dalam mendorong pengembangan potensi daerah. Keterlibatan nyata ini terlihat saat para mahasiswa magang tersebut membantu dinas dalam kegiatan “Sosialisasi Hasil Pemetaan Potensi Investasi Desa Jipang” yang digelar pada Senin (27/4/2026). Mengusung tema “Potensi Sektor Pariwisata Berbasis Kearifan Lokal dan Peluang Investasi Daerah: Pengembangan Community Based Tourism di Desa Jipang, Kecamatan Karanglewas, Kabupaten Banyumas”, acara ini berlangsung lancar sejak pukul 09.00 hingga 11.30 WIB.
Inisiatif pengembangan ini dimulai dari pengamatan terhadap tren investasi di wilayah Purwokerto yang kerap terpusat pada destinasi pariwisata yang sudah mapan, seperti Monumen Panglima Besar Soedirman, Menara Pandang, dan Baturaden. Padahal, Desa Jipang sendiri memiliki letak geografis yang sangat strategis karena berada di jalur perlintasan Karanglewas-Purwokerto. Lokasi ini dinilai memiliki peluang emas untuk menarik wisatawan perkotaan yang menginginkan pergantian suasana kearifan lokal khas pedesaan. Berangkat dari peluang tersebut, DPMPTSP Kabupaten Banyumas menginisiasi pengembangan Desa Jipang menjadi desa wisata dengan konsep Community Based Tourism (CBT) yang diharapkan mampu membuka aliran pendapatan tambahan bagi warga tanpa mengganggu kenyamanan dan aktivitas harian mereka. Langkah ini kemudian diambil oleh Kepala Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal DPMPTSP Banyumas, Akhmad Saefudin, yang mendorong dilakukannya penggalian dan pemetaan potensi desa secara menyelurh. Proses pemetaan ini didampingi langsung oleh tim akademisi dari Universitas Jenderal Soedirman, yaitu Elpeni Fitrah, S.Sos., M.A., Ph.D dan Dr. Tundjung Linggarwati, S.IP., M.Si.
Dari hasil pendampingan tersebut, teridentifikasi sejumlah aset unggulan tersembunyi yang selama ini belum terpetakan secara serius oleh pemerintah desa. Potensi ekonomi kreatif di Desa Jipang yang sangat beragam, mulai dari sektor kuliner produk UMKM lokal seperti isi gedhang, tempe, jamu, hingga perajin tali tempe dari pelepah pisang yang ramah lingkungan. Selain itu, ditemukan pula industri kerajinan alat pancing berbahan fiber dengan daya jual tinggi yang pastinya bakal diburu oleh berbagai komunitas hobi. Tak hanya mengandalkan sektor UMKM, Desa Jipang rupanya juga menyimpan kekayaan seni, budaya, dan pesona alam yang kuat untuk mendukung ekosistem pariwisata daerah. Desa ini masih aktif melestarikan kesenian lokal seperti hadroh dan kenthongan yang menyatukan berbagai kalangan usia warga. Ada juga potensi pertunjukan seni dalang yang nantinya perlu diadaptasi agar lebih relevan dengan selera generasi muda saat imi. Nilai historis dan budaya juga hadir melalui keberadaan Makam Agung Ciliwet dengan legenda luhur masyarakat setempat. Kekayaan ini juga ditambah dengan hamparan sawah seluas 163 hektare yang diapit oleh 2 aliran sungai besar yaitu Sungai Logawa dan Sungai Serayu yang menyajikan daya tarik visual yang memikat bagi para wisatawan.
Rangkaian kegiatan sosialisasi pada senin pagi berjalan dengan lancar. Acara dimulai dengan pembukaan oleh pembawa acara, dilanjutkan dengan pembacaan doa dan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Setelah itu, acara diisi dengan penyampaian sambutan dari Kepala Desa Jipang, perwakilan DPMPTSP Akhmad Saefudin, tokoh masyarakat setempat, serta perwakilan DPRD Banyumas. Memasuki sesi utama, Dr. Tundjung Linggarwati dan Elpeni Fitrah, S.Sos., M.A., Ph.D memaparkan secara detail hasil pemetaan potensi yang telah dilakukan. Sosialisasi ini kemudian ditutup dengan sesi diskusi interaktif, penyerahan simbolis laporan hasil pemetaan, dokumentasi bersama, dan penutupan. Ikut menyuksesukan agenda ini, mahasiswa magang HI Unsoed ikut mengambil peran di balik layar. Sejak awal perencanaan, mereka bertanggung jawab menyusun notulensi dan mendokumentasikan seluruh proses dari berbagai pertemuan dinas hingga hari-H kegiatan sosialisasi. Para mahasiswa ini juga diamanahi untuk melakukan riset materi mengenai konsep CBT yang kemudian dikemas dalam bentuk presentasi. Selain itu, mereka juga turun tangan dalam membuat berbagai desain grafis untuk kebutuhan acara, termasuk mockup penyerahan simbolis. Dari segi teknis kelancaran acara, tim magang juga ikut serta membantu menyiapkan peralatan pendukung seperti proyektor, layar LCD, dan sound system.
Sosialisasi ini akhirnya menghasilkan output yang bermanfaat bagi berbagai pihak, di mana bagi warga desa Jipang, kegiatan ini menghasilkan dokumen laporan akhir peta potensi yang bisa digunakan sebagai pijakan untuk melakukan pembangunan desa wisata ke depannya. Bagi DPMPTSP Banyumas, sosialisasi ini membuka projek investasi baru dan membantu mempermudah pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi pelaku usaha di desa tersebut. Sementara itu, bagi mahasiswa magang HI Unsoed, proyek ini memberikan pengalaman baru dan mendapatkan wawasan dalam proses penyusunan peta potensi daerah serta pengalaman mengikuti berbagai pertemuan dinas.

Akselerasi Internasionalisasi Pendidikan: FISIP Unsoed serta UMT Sahkan Kerja Sama Strategis Transnasional

Penandatanganan Perjanjian Kerjasama Internasional FISIP Unsoed dan School of Social Science and Humanities UMT Pakistan

PURWOKERTO, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) memperkukuh posisi dalam konstelasi pendidikan tinggi global melalui pengesahan perjanjian kerja sama dengan School of Social Science and Humanities, University of Management and Technology (UMT), Pakistan. Prosesi penandatanganan kesepakatan tersebut dilaksanakan pada Selasa, 12 Mei 2026, secara daring melalui platform Zoom sebagai bentuk pemanfaatan teknologi komunikasi dalam diplomasi akademik lintas negara. Delegasi FISIP Unsoed dipimpin oleh Dekan, Prof. Dr. Slamet Rosyadi, M.Si., didampingi oleh Wakil Dekan Bidang Akademik Dr. Tobirin, S.Sos., M.Si., Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Dr. Tyas Retno Wulan, S.Sos., M.Si., serta Ketua Jurusan Hubungan Internasional, Elpeni Fitrah, S.Sos., M.A., Ph.D. Sementara itu, pihak UMT diwakili oleh Provost UMT Dr. Tashfeen Mahmood Azhar yang bertindak atas nama Rektor, didampingi oleh Dekan School of Social Science and Humanities Dr. Yasira Waqar, serta Ketua Departemen Ilmu Politik dan Hubungan Internasional Dr. Usman Askari. Kehadiran representasi struktural tertinggi dari kedua belah pihak menegaskan komitmen institusional dalam membangun kerangka interaksi bilateral yang presisi.

Kemitraan strategis ini merupakan manifestasi dari inisiasi proaktif Divisi Kerjasama FISIP Unsoed guna merespons dinamika interdependensi global serta mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Proses perumusan draf kesepakatan dimotori secara spesifik oleh Kholifatus Saadah, S.Hub.Int., M.Hub.Int., serta Dias PS Mahayasa, S.Hub.Int., M.Hub.Int., yang mengaplikasikan instrumen komunikasi transnasional guna merintis dialog awal dengan pihak UMT. Formulasi kerja sama tersebut difokuskan pada penguatan pilar pendidikan berkualitas (SDG 4) serta perluasan kemitraan global guna mencapai tujuan bersama (SDG 17). Melalui mekanisme kolaborasi yang dirancang pada tingkat teknis ini, kedua institusi berupaya menciptakan ekosistem akademik yang inklusif serta memperkuat peran aktor nonnegara dalam menjaga stabilitas rezim pengetahuan global.

Kedua belah pihak menunjukkan antusiasme yang ekuivalen terhadap prospek sinergi ini serta berkomitmen guna segera merealisasikan tahapan operasional dalam waktu dekat. Pendekatan implementasi akan digerakkan melalui penyusunan peta jalan kolaborasi yang mencakup inisiatif riset bersama, mobilitas mahasiswa, serta pertukaran pakar lintas negara. Pimpinan kedua institusi menegaskan bahwa naskah kerja sama ini akan diakselerasi menjadi aksi nyata secara kolektif guna meningkatkan daya saing institusional di tingkat internasional. Dengan demikian, penandatanganan pakta ini diharapkan mampu memberikan kontribusi berkelanjutan terhadap kemajuan ilmu pengetahuan serta memperkokoh tatanan diplomasi kultural pascapenandatanganan.

Unsoed Secara Resmi Hadirkan Program Magister Hubungan Internasional di Jawa Tengah

Purwokerto, 7 Mei 2026 – Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) kembali mengembangkan kualitas akademiknya dengan membuka Program Studi Magister (S2) Hubungan Internasional. Pembukaan program studi ini disahkan melalui Surat Keputusan (SK) Pendirian Nomor 452/B/O/2026 dan menjadikannya sebagai salah satu program magister Hubungan Internasional pertama di wilayah Jawa Tengah. Program pascasarjana ini dirancang secara luas dengan beban studi sebanyak 36 SKS. Lulusan dari program S2 ini nantinya akan menyandang gelar akademik Master of Arts (M.A.).
Menjawab dinamika dan tantangan global saat ini, kurikulum S2 HI Unsoed menawarkan dua konsentrasi studi yang relevan yaitu Security and Development serta Governance for Sustainable Development. Ketua Jurusan Program Studi S2 Hubungan Internasional Unsoed, Dr. Tundjung Linggarwati, S.IP., M.Si., menjelaskan bahwa langkah strategis pendirian program studi ini sangat dilatarbelakangi oleh tingginya permintaan pasar dan kebutuhan dunia kerja saat ini.

“Ada kebutuhan yang nyata di dunia kerja, baik pada level lokal, nasional, maupun global, terhadap sumber daya manusia berpendidikan magister HI. Selain itu, belum ada magister HI di Jawa Tengah, dan jumlah program studi magister HI di lingkup nasional pun masih terbilang sedikit,” ungkap Dr. Tundjung.

Beliau juga memaparkan bahwa S2 HI Unsoed memiliki daya tarik dan keunggulan tersendiri yang membedakannya dari kampus lain.

“Fokus utama kami ada pada studi pembangunan internasional dengan pendekatan integratif security-development. Kami secara kuat mengusung pendekatan global-lokal yang dirancang agar relevan dan aplikatif, baik untuk kepentingan akademisi maupun para praktisi di lapangan,” tambahnya.

Sebagai pimpinan program studi S2 HI, Dr. Tundjung memiliki visi dan harapan besar agar prodi S2 HI ini bisa menjadi pusat kontribusi bagi peradaban yang lebih luas, tidak hanya menjadi wadah belajar saja.

“Besar harapan saya agar program studi Magister HI Unsoed ini diminati secara luas oleh masyarakat. Kami bercita-cita agar prodi ini mampu memberikan kontribusi positif dan nyata pada dunia pendidikan serta proses pembangunan, baik di tingkat lokal, nasional, hingga kancah global,” ucap beliau penuh optimisme.

Bagi calon mahasiswa yang ingin melanjutkan studi dan mengembangkan karier di bidang hubungan internasional, pendaftaran mahasiswa baru telah resmi dibuka dan terbagi ke dalam dua gelombang pendaftaran:
– Gelombang I: 1 Maret – 5 Juni 2026
– Gelombang II: 10 Juni – 10 Juli 2026
Informasi lebih lanjut mengenai proses seleksi dan persyaratan administrasi, calon pendaftar dapat menghubungi narahubung Yadi melalui nomor 0857 1241 0350 atau cek melalui poster berikut

SCGS Training Program #1

(Muhamad Akbar – Purwokerto) The Soedirman Center for Global Studies (SCGS), a laboratory under the Department of International Relations, Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Jenderal Soedirman, successfully held the SCGS Training Program with the theme “Mastering Network Analysis for IR Research” on April 22–23, 2026. This event was held at the Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Jenderal Soedirman, and was attended primarily by International Relations students and lecturers.

This event invited Bimantoro Kushari Pramono, a Research Associate at Tenggara Strategic and a lecturer at Universitas Indonesia specializing in network analysis, as a guest speaker. The training focused on introducing network analysis as a methodological approach in international relations studies, using Gephi as a network analysis tool, and applying network analysis to understand global issues.

On the first day, participants were introduced to the basic concepts of network analysis as a paradigm of thought that emphasizes a rational approach to understanding social issues. The presenter explained that, from this perspective, the relationships between actors are key to understanding social structures and international dynamics. Additionally, the presenter discussed important foundational concepts such as the Six Degrees of Separation, the reciprocity of relationships between actors, and the tendency of actors to form groups based on shared values (a principle known as modularity). This approach enables researchers to identify patterns of relationships rather than looking at individual behaviors in isolation.

On the second day, the training continued with a simulation using the Gephi software as a network analysis tool. Participants were guided to understand various metrics in network analysis, such as density to assess network density, modularity to identify clusters, and various types of centrality used to determine the most influential actors within the network. Additionally, participants were introduced to the stages of data analysis, ranging from the analytics process to the interpretation of results, including descriptive, diagnostic, predictive, and prescriptive analyses.

In his explanation, Bimantoro emphasized that network analysis is becoming increasingly relevant in the study of international relations because it can explain the complexity of global interactions, which are no longer linear. This method offers advantages in identifying relationship patterns, key actors, and power dynamics that are often invisible through conventional approaches. Therefore, network analysis is not just a technical tool but also a conceptual framework that helps researchers understand global issues more comprehensively.

The event was conducted interactively, featuring active discussion and Q&A sessions throughout the training. Participants were able to explore both the concepts and practical applications of network analysis in their research. Through this program, SCGS aims to enhance the academic capacity of students and faculty while introducing more innovative research methods in international relations.

SCGS Masterclass Series #2

Purwokerto – Soedirman Center for Global Studies (SCGS), a laboratory under the Department of International Relations, Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Jenderal Soedirman, successfully held the SCGS Masterclass Series #2 program on Tuesday, April 21, 2026, online via Zoom. The SCGS Masterclass Series is a guest lecture open to the public, featuring international experts who share their perspectives on global issues.

In this session, coinciding with Kartini Day, SCGS had the opportunity to present Prof. Kyoko Kusakabe from the Asian Institute of Technology (AIT), Thailand. She is a professor at AIT and an expert in gender and development. In the SCGS Masterclass Series themed “Structural Vulnerability and the Infringement of Women’s Rights in Southeast Asian Labor Markets”, Prof. Kusakabe discussed the dynamics of the labor market in Southeast Asia, the structural vulnerabilities faced by women, and various myths that hinder gender equality in the professional world. 

In her presentation, Prof. Kusakabe highlighted a paradox in Southeast Asia, although women’s labor force participation rates are relatively high and their tertiary education levels surpass those of men in most ASEAN countries, they still lag behind in promotions to senior management levels and corporate boards. She emphasized that one of the main obstacles is social expectations that still require women to prioritize domestic work over men. 

Prof. Kusakabe dissected five myths that often prevent society from questioning gender injustice. One of them is the myth that household members always help each other harmoniously, which often masks the reality of domestic violence and inequality in decision-making within the family. She also pointed out that unpaid care work acts as a “tax” on women, preventing them from participating more fully in the formal economy. 

Furthermore, she argued that gender issues, including gender-based violence, should be viewed as a serious national economic problem rather than just a social welfare issue. Citing World Bank data, she explained that violence against women can cost a country’s GDP up to 3.7%. As a solution, Prof. Kusakabe proposed the “6R” strategy to address care work: Recognize, Reduce, Redistribute, Reward, Representation, and Revalue. 

The session continued with a lively Q&A after Prof. Kusakabe’s presentation. Participants took advantage of this opportunity to explore deeper into gender-sensitive public policies and structural challenges in their respective countries. Through this discussion, the SCGS Masterclass Series is expected to enrich the academic knowledge of the wider community, especially students, regarding global dynamics in women’s rights and economic justice in the modern era.

Pemilihan Mahasiswa Beprestasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jenderal Soedirman 2026

Purwokerto, 1 April 2026 – Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) kembali menyelenggarakan ajang tahunan Pemilihan Mahasiswa Berprestasi (Pilmapres) sebagai wadah apresiasi bagi mahasiswa dengan capaian akademik dan non-akademik terbaik. Kegiatan ini dilaksanakan pada tahun ini dengan melibatkan perwakilan dari seluruh fakultas dan jurusan di lingkungan Unsoed. Kegiatan ini secara resmi dibuka pada tanggal 30 Maret 2026 dimulai dengan pembukaan acara oleh Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Prof. Dr. Slamet Rosyadi, M.Si.

Penilaian dalam Pilmapres sendiri mencakup tiga komponen utama, yaitu Gagasan Kreatif, Capaian Umum berupa prestasi akademik maupun non-akademik, serta kemampuan berbahasa Inggris. Ketiga aspek tersebut menjadi indikator dalam menentukan mahasiswa dengan kompetensi unggul secara menyeluruh.

Setelah melalui proses seleksi dan presentasi yang ketat, Fildza Sharfina Putri berhasil meraih predikat sebagai pemenang Pilmapres peringkat pertama tingkat Fakultas Ilmu Sosial dan Politik tahun ini, dan akan kembali bertanding dalam pilmapres tingkat Universitas. Prestasi ini menjadi bukti dedikasi dan kualitas akademik yang dimiliki, sekaligus mengharumkan nama Jurusan Hubungan Internasional Unsoed. Diharapkan, nantinya ajang Pilmapres ini dapat terus menjadi motivasi bagi seluruh mahasiswa untuk mengembangkan potensi diri, baik di bidang akademik maupun non-akademik, serta berkontribusi positif bagi institusi dan masyarakat luas.

The Iran – United States War and Global World Politics (Dialektika chapter 1)

by: Nadya Aulia Hafsyah & Sahnes Setiara

Abstract

The discussion titled “Dialektika Chapter I”, organized by SCGS International Relations of Unsoed, examined the escalation of tensions between Iran, the United States, and Israel as a phenomenon better understood as an “invasion” rather than a conventional war. The analysis focused on Iran’s use of economic statecraft through the Strait of Hormuz, the anomaly of leadership in the United States that sidelines the role of the legislative branch, as well as strategies of proxy warfare and the exploitation of Kurdish ethnic issues. This report summarizes the contributions and perspectives of all participants in the discussion in assessing the systemic risks that could emerge if a regime change were to occur in Iran.

Introduction to the Issue and Historical Roots

Rifka Amalia opened the discussion by emphasizing that the current situation is more accurately described as an invasion rather than a war, given the power imbalance between the actors involved. She traced the historical roots back to 1953, referring to Operation Ajax conducted by the CIA and the United Kingdom to overthrow Prime Minister Mohammad Mosaddegh in order to secure control over Iranian oil resources. Dias Pabyantara reinforced this argument by stating that the term “war” is often used to frame what is essentially a conflict or invasion driven by the aggressiveness of the United States and Israel. Regarding domestic politics in the United States, Nadya provided a crucial insight into the Senate’s role and how internal political dynamics shape U.S. foreign policy toward Iran. Ultimately, the Senate approved the U.S. invasion of Iran.

Economic Statecraft and Energy Instruments

Rifka explained Iran’s strategy of utilizing the Strait of Hormuz as an instrument of economic statecraft. By potentially disrupting global energy routes, Iran could pressure oil-consuming countries to push the United States toward de-escalation. Hegar, Najib, and Ian added that the primary motivation of the United States remains energy security for its industrial needs, which explains why intervention in oil-rich countries has often become a recurring pattern in U.S. foreign policy. Dias further highlighted the phenomenon of a “Leadership Anomaly,” in which U.S. foreign policy becomes highly personalistic, frequently bypassing institutional checks, such as those by the Senate, in favor of the leader’s personal image and interests.

Proxy War and the Potential for Regime Change

The dynamics of proxy warfare also became a major topic of discussion. Bintang highlighted how external powers often utilize third parties to fight on their behalf in conflict zones, a strategy frequently employed by the United States to pursue its national interests. However, in this particular conflict, the United States faces difficulties in establishing a proxy war because it lacks support from other countries, including Spain. Initially, Danu pointed out the possibility that the United States seeks regime change in Iran. Ifa then raised a follow-up question about what the United States actually aims to achieve through such regime change and whether there are examples in the Middle East of similar actions.

Dias responded by referring to Afghanistan, which was previously invaded by the United States. According to him, the intervention significantly altered Afghanistan’s political practices, including the introduction of greater involvement of women in political life. Danu added another example from the Rojava model in Northern Syria, where Kurdish groups were armed and organized, including female militias, as a form of U.S. proxy force. Historically, such strategies have been used to create internal divisions within targeted states, including Iran, and to reshape the political culture of local societies. Rifka then questioned whether the Kurdish people would once again fall into the promise of a “special homeland” offered by the United States, or whether they would learn from the history of past betrayals.

Social Resilience and Internal Dynamics

Regarding social conditions, Nabil raised a question about whether a U.S. invasion would unify the Iranian population or instead trigger a new revolution. Ifa provided a deeper perspective on Iranian society’s resilience. She recounted information from an Indonesian individual currently in Tehran, who reported that the situation in the city remained stable, with no signs of mass panic and daily life continuing as usual. She further explained that although Iran is a multicultural society, external threats such as invasion could actually become a turning point for national unity, particularly when combined with significant international support.

Strategic Implications

  1. The risk of regime change as a threat to Iran’s stability.

The example of Afghanistan demonstrates how U.S.-led regime change in the Middle East has previously created power vacuums and significantly altered the political practices of local societies.

  1. The Strait of Hormuz is an effective economic weapon.

Iran maintains control over a strategic chokepoint capable of generating global economic pressure, which could compel international actors to restrain U.S. aggression and push for the cessation of the invasion.

  1. Personalistic dominance in U.S. foreign policy is sidelining the Senate.

The direction of U.S. foreign policy appears to be shaped more by the personal ambitions and egos of political leaders than by institutional checks from the Senate, which often includes members from the same political party as the president.

  1. Proxy warfare and ethnic issues as persistent destabilization strategies.

The use of internal actors, such as Kurdish ethnic dynamics, may continue to be utilized by the United States as a strategy to weaken domestic cohesion, disrupt social conditions, and reshape the everyday political life of Iranian society.

The discussion concluded that the complexity of the Iran, United States, and Israel conflict involves a combination of historical grievances, energy politics, and the strong influence of individual leadership in shaping foreign policy decisions. If the path of invasion continues, the conflict carries extremely high humanitarian risks and could lead to broader regional instability.

Empat Mahasiswa Hubungan Internasional Unsoed Akan Mewakili Fisip dalam Kompetisi Debat KDMI dan NUDC Tingkat Universitas

Purwokerto, 9 Maret 2026, Tidak hanya satu atau dua, namun empat dari mahasiswa jurusan Hubungan Internasional (HI) Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) membawa prestasi yang sangat membanggakan. Keempat delegasi ini sukses mendominasi dalam kompetisi debat tingkat fakultas, spesifiknya Kompetisi Debat Mahasiswa Indonesia (KDMI) dan National University Debating Championship (NUDC) 2026 tingkat fakultas. Rangkaian kompetisi debat ini diselenggarakan secara berurutan pada tanggal 2 dan 3 Maret 2026, bertempat di Aula Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Unsoed. Ajang NUDC dan KDMI ini sendiri adalah wadah bagi mahasiswa terpilih untuk mengasah kemampuan berpikir kritis, menganalisis berbagai permasalahan dari berbagai point of view, serta melatih kemampuan public speaking peserta mahasiswa dalam situasi dengan tekanan waktu yang cukup terbatas.

Di dalam kompetisi NUDC, ketiga delegasi yang merupakan mahasiswa berjurusan Hubungan Internasional FISIP Unsoed, yang berhasil menorehkan prestasinya adalah Nabilla Kheysha Azahra sebagai pemenang posisi juara pertama (yang sebelumnya juga berhasil mencetak juara ketiga dalam kompetisi NUDC tingkat FISIP pada tahun 2025), Putu Puspa Widyanti sebagai pemenang posisi juara kedua, dan Kayla Risya Delya sebagai pemenang posisi juara ketiga.

Selain NUDC, dalam kompetisi KDMI pun, Wirdayanti Muthoharoh, seorang mahasiswa jurusan Hubungan Internasional FISIP Unsoed, ikut serta mencatatkan prestasinya sebagai pemenang posisi juara kedua di kompetisi tersebut.

Kemenangan keempat mahasiswa di dua kompetisi ini tentunya menjadi manifestasi nyata dari komitmen kuat jurusan HI Unsoed yang menjunjung tinggi poin-poin Sustainable Development Goals (SDGs) terkhususnya yaitu poin SDG 4 Quality Education karena sebagai disiplin yang fokus pada dinamika global, HI Unsoed secara konsisten mengembangkan pemikiran kritis, literasi global, dan kemampuan diplomasi sebagai pilar utama pembelajarannya. Kemenangan di ajang NUDC dan KDMI membuktikan bahwa lingkungan akademik di HI tidak semerta-merta mentransfer ilmu secara teoretis, namun juga berhasil menciptakan pendidikan yang berkualitas. Prestasi ini juga akan membawa kebanggaan bagi seluruh civitas akademika program studi Hubungan Internasional. Gelar juara yang diraih oleh Nabilla, Puspa, Kayla, dan Wirda diharapkan dapat memotivasi mahasiswa lainnya untuk berani tampil, mengasah kemampuan negosiasi, dan mewakili nama Unsoed di tingkat regional, nasional, dan internasional di masa mendatang nantinya.

SCGS Master Class 1

(Muhammad Akbar – Purwokerto) Soedirman Center for Global Studies (SCGS), a laboratory under the Department of International Relations, Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Jenderal Soedirman, successfully held the first SCGS Masterclass Series program on Wednesday, March 4, 2026, online via Zoom. The SCGS Masters Series is a guest lecture open to the public, featuring international experts from various countries who share their perspectives on international issues.

In this session, SCGS had the opportunity to present Rasto Kuzel, a speaker from Slovakia. He is the founder and director of MEMO 98, a media and democracy monitoring organization. In the SCGS Masterclass Series themed “Anti-Propaganda Laws and Diplomacy: Lessons from Eastern Europe,” Kuzel discussed the dynamics of anti-propaganda regulations, the threat of disinformation, and the various challenges faced by democratic countries in maintaining a balance between information security and democratic freedom.

In his presentation, Kuzel highlighted that although countries in Eastern Europe and Southeast Asia have different geographical characteristics and political conditions, both face similar challenges regarding disinformation in political and democratic processes. He emphasized that disinformation, foreign propaganda, political interference from abroad, and cyberattacks on elections are now increasingly common phenomena.

Kuzel believes that the current debate should focus on how countries can respond to these threats without compromising democratic principles. Many governments in various countries, especially in Eastern Europe, face a dilemma when formulating regulations to address disinformation and foreign propaganda. If not carefully designed, these regulations could potentially restrict freedom of expression, freedom of the press, and civil society.

To further explain these dynamics, Kuzel recounted the experiences of several countries in Eastern Europe, including Slovakia and Moldova. He highlighted that Slovakia faces threats of disinformation and propaganda from abroad, particularly from Russia. In response, the Slovakian government previously established a Hybrid Threats Monitoring Unit in several state institutions, including ministries and the prime minister’s office. This unit monitors propaganda narratives, identifies patterns of disinformation dissemination, and assists the government in developing effective communication strategies.

Furthermore, Kuzel explained that, in the face of disinformation, fact-checking is not enough; there must also be a prebunking strategy to identify potential propaganda narratives before they spread widely. In practice, this approach requires cooperation among the government, academics, and civil society to monitor developments in information. Besides Slovakia, he explained the situation in Moldova, which also faces digital propaganda intervention and illegal political funding. He argued that all democratic resilience can be strengthened through the “Resilience Triangle,” a collaboration among the government, civil society, and the international community to protect freedom of expression while combating disinformation.

The session continued with a lively Q&A after Kuzel’s presentation. Participants took advantage of this opportunity to ask many questions about disinformation, propaganda, and the regulatory challenges of maintaining democracy. Through this discussion, the SCGS Masterclass Series is expected to enrich the academic knowledge of the wider community, especially students, regarding global dynamics in democracy, media, and information security. This program also serves as a forum for knowledge exchange between Indonesian academics and international experts in understanding the various challenges to democracy in the digital age.

Fokus Penguatan Kerja Sama Strategis dan Internasionalisasi Institusi, FISIP Unsoed Jajaki Kerja Sama Internasional dengan Department of Political Science and International Relations University of Management and Technology, Lahore Pakistan.

Purwokerto, 11 Februari 2026 – Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jenderal Soedirman (FISIP Unsoed) melaksanakan pertemuan penjajakan kerja sama internasional dengan Department of Political Science and International Relations, University of Management and Technology (UMT), Lahore, Pakistan, pada Rabu, 11 Februari 2026 pukul 11.00 WIB atau 09.00 PKT.

Pertemuan ini menjadi langkah awal menuju penandatanganan Memorandum of Agreement (MoA) antara kedua institusi dalam rangka memperluas jejaring akademik global serta memperkuat agenda internasionalisasi perguruan tinggi. Dari FISIP Unsoed, kegiatan ini dihadiri oleh Dekan FISIP Prof. Slamet Rosyadi, M.Si., Ketua Jurusan Hubungan Internasional Elpeni Fitrah, Ph.D., serta Kepala Laboratorium the Soedirman Center for Global Studies (SCGS), Dias Pabyantara M.S., M. Hub. Int. Sementara dari UMT hadir Muhammad Huzaifa Hassan dan Dr. Muhammad Usman Askari selaku Chairperson Department of Political Science and International Relations serta jajaran Board of Department lainnya.

Diskusi berlangsung konstruktif dengan fokus utama pada perumusan kerangka MoA yang akan menjadi dasar kerja sama akademik kedua institusi. Beberapa isu strategis yang dibahas meliputi program beasiswa, pertukaran mahasiswa dan dosen, durasi pertukaran, kunjungan pengajaran dan riset, serta pengembangan riset akademik bersama. Selain itu, kedua pihak juga menjajaki peluang penyelenggaraan konferensi internasional bersama, seminar, webinar, simposium, dan lokakarya akademik sebagai bagian dari penguatan kolaborasi ilmiah lintas negara. Pembahasan teknis turut mencakup langkah administratif lanjutan, identifikasi focal person dari masing masing institusi, penyempurnaan draf MoA, serta estimasi waktu untuk finalisasi dan penandatanganan resmi dokumen kerja sama.

Dekan FISIP Unsoed menegaskan bahwa kerja sama ini bukan sekadar formalitas kelembagaan, melainkan bagian dari strategi jangka panjang untuk memperluas ruang belajar mahasiswa dan memperkaya ekosistem riset dosen dalam konteks global. Dalam kesempatan tersebut, Elpeni Fitrah, Ph.D., menekankan urgensi orientasi implementatif dalam kerja sama internasional.

“Kolaborasi antara FISIP Unsoed dan DPSIR UMT harus segera diterjemahkan ke dalam program yang operasional dan berdampak. Kita perlu memastikan bahwa setiap kesepakatan memiliki rencana tindak lanjut yang jelas, baik dalam bentuk pertukaran akademik, penelitian kolaboratif, maupun penyelenggaraan kegiatan ilmiah bersama. Dengan begitu, kerja sama ini tidak berhenti pada wacana, tetapi menjadi praktik akademik yang hidup,” ungkapnya.

Pertemuan ini menjadi langkah awal menuju penandatanganan Memorandum of Agreement sebagai dasar pengembangan kerja sama akademik lintas negara. Kolaborasi ini sekaligus mencerminkan komitmen kedua institusi dalam mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, khususnya SDGs poin 4 tentang Pendidikan Berkualitas dan poin 17 tentang Kemitraan untuk Mencapai Tujuan.

Pertemuan ini ditutup dengan kesepahaman awal untuk melanjutkan proses penyusunan dan sirkulasi draf MoA sebelum memasuki tahap persetujuan akhir di tingkat universitas. Diharapkan dalam waktu dekat kedua institusi dapat merealisasikan penandatanganan MoA sebagai tonggak awal kerja sama akademik yang berkelanjutan.