Category: Berita

Pada hari Kamis, 23 Agustus 2018, pengurus situs Jurusan Hubungan Internasional mengikuti rapat Fakultas Ilmu Sosial Politik (FISIP) Universitas Jenderal Soedirman di ruang rapat FISIP. Rapat tersebut dipimpin oleh Bapak Wakil Dekan I FISIP Dr. Joko Santoso dan diikuti oleh pengurus situs fakultas maupun jurusan. Hadir pula Dekan FISIP Dr. Jarot Santoso, Wakil Dekan II Dr. Muslih Faozanudin, dan Wakil Dekan III Ahmad Sabiq, M.A.

Rapat yang dimulai pada pukul 10.00 tersebut bertujuan untuk membicarakan situasi dan perkembangan situs fakultas dan jurusan. Pak Joko menghimbau bahwa situs-situs jurusan yang selama ini kurang memberitakan kegiatan-kegiatan di jurusan harap untuk segera dilakukan perbaikan. Pengurus-pengurus yang telah memiliki SK setidaknya harus aktif memperbarui situs jurusan masing-masing. Dalam rapat ini, Pak Jarot selaku Dekan FISIP mendorong bahwa segala permasalahan dalam situs harus segera dicarikan jalan keluar dan diselesaikan segera. Integrasi situs jurusan dan fakultas, termasuk dalam soal pemberitaan kegiatan, harus tetap dilakukan. Hal ini akan bermanfaat jika FISIP mengikuti lomba situs fakultas.

Dengan adanya rapat pengurus situs ini kita harapkan situs FISIP maupun Jurusan HI akan semakin meningkat baik kualitas maupun kuantitas beritanya. Ke depan, perlu dipertimbangkan juga pembahasan mengenai road map pengelolaan situs dalam menghadapi pengajaran dan pendidikan era digital. HI hebat!

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Jenderal Soedirman mengadakan pelatihan menulis dan publikasi jurnal. Klinik Publikasi Jurnal Nasional diadakan pada tanggal 27-28 Juli 2018 di Java Heritage, sementara Klinik Publikasi Jurnal Internasional diadakan pada tanggal 3-4 Agustus 2018. Staf pengajar yang berpartisipasi dalam pelatihan tersebut adalah Muhammad Yamin, Nurul Azizah Zayzda, dan Arief Bakhtiar Darmawan.

Acara dibuka oleh Rektor Universitas Jenderal Soedirman Prof. Suwarto. Dalam pembukaannya, Prof. Suwarto menyatakan bahwa UNSOED berusaha untuk melakukan investasi dengan pembiayaan yang besar untuk para dosen yang ingin melakukan publikasi jurnal. Dosen yang memiliki publikasi dengan sendirinya akan mengangkat nama UNSOED. Di masa mendatang, dosen yang memiliki publikasi pun akan terangkat kesejahteraannya karena akan mendapatkan penghargaan yang cukup besar dari universitas.

Salah satu pengisi Tole Sutikno, S.T., M.T., Ph.D dari Universitas Ahmad Dahlan mengungkapkan bahwa klaim kontribusi penelitian merupakan hal paling utama jika artikel kita ingin diterima dalam jurnal internasional. Hal lainnya, editor jurnal biasanya lebih berminat dengan kolaborasi kita dengan orang non-Asia. Atau minimal kita menulis bersama orang Indonesia tapi yang berasal dari institusi non-Asia. Dari sisi editor, ada tiga hal yang ingin diketahui dari sebuah tulisan. Pertama, apa yang bisa saya pelajari dengan membaca paper ini. Kedua, apakah artikel ini layak saya ketahui. Ketiga, apakah paper ini punya pengaruh di lapangan penelitian yang bersangkutan. Dengan demikian, kita harus menyertakan klaim kontribusi dan kenapa artikel kita penting untuk dibahas.

Salah satu detail yang juga Pak Tole sampaikan adalah mengenai gambar atau tabel. Dalam artikel, beliau menekankan bahwa kita tidak menjelaskan gambar atau tabel, tapi paper kita itulah teks yang kita paparkan. Dengan kata lain, gambar atau tabel hanya penjelas dari teks yang kita tulis. Peletakan tabel atau gambar itu sendiri juga cukup penting. Penulis yang berpengalaman akan meletakkan gambar atau tabel di bagian atas atau bawah halaman, bukan di tengah halaman.

Secara umum, klinik yang diselenggarakan oleh LPPM memberikan pandangan dan semangat baru untuk menghasilkan tulisan yang berkualitas. Semoga acara seperti ini terus diadakan di masa depan. HI hebat!

Pada hari Selasa siang, 31 Juli 2018, dua staf pengajar Jurusan Hubungan Internasional Universitas Jenderal Soedirman, Dr. Agus Haryanto dan Arief Bakhtiar Darmawan, M.A., melakukan kunjungan ke Polres Banyumas. Di Polres Banyumas, keduanya ditemui oleh Kepala Bagian Sumber Daya Polres Banyumas Pak Mugiman. Kunjungan ini merupakan bagian dari penjajakan kerja sama penelitian yang tengah dilakukan mengenai kepolisian dan ASEAN.

Dalam pertemuan tersebut, dua staf pengajar Jurusan HI mencoba menjajaki kerja sama dengan kepolisian terkait program peningkatan kerja sama wawasan ASEAN. Kabag Sumda Pak Mugiman menyatakan bahwa kepolisian selalu terbuka dengan gagasan peningkatan kualitas sumber daya. Kerja sama antara akademisi dan kepolisian merupakan hal yang diperlukan untuk menghadapi tantangan masa kini yang semakin membutuhkan kolaborasi antarlembaga.

Lebih lanjut Pak Mugiman menyatakan bahwa saat ini kepolisian tengah memasuki paradigma baru yang menekankan pada transparansi, antikorupsi, dan kedekatan dengan rakyat. Program yang dijalankan, antara lain, kepolisian melakukan ‘jemput bola’ ke sekolah-sekolah untuk melakukan perekrutan. Dalam perekrutan itu, polisi terbuka dengan penilaian sehingga orang tua juga bisa mengawasi dan menilai proses perekrutan.

Pertemuan akademisi dari Jurusan HI dan Polres Banyumas diharapkan semakin membuka keran kerja sama dan kolaborasi antarinstitusi dan meningkatkan pengembangan kualitas sumber daya untuk Indonesia yang lebih maju. HI hebat!

Pada hari Selasa, 3 Juli 2018, Jurusan Hubungan Internasional Universitas Jenderal Soedirman dan Kementrian Luar Negeri Republik Indonesia (RI) berkunjung ke Pendopo Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas untuk melakukan kunjungan kerja dan ramah tamah. Terdapat pula perwakilan dari Kementrian Perdagangan RI yang ikut dalam rombongan. Rombongan diterima oleh jajaran Pemda Banyumas yang dipimpin oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Banyumas Didi Rudwianto selaku perwakilan Plh Bupati Banyumas Ir. Wahyu Budi Saptono yang tengah melakukan tugas kerja ke luar kota. Rombongan Kemenlu RI dan Jurusan HI langsung dijamu dengan soto dan hidangan khas Banyumas.

Kunjungan ini merupakan satu rangkaian dari kegiatan seminar Jurusan HI dan Kemenlu RI yang mengusung tema Diplomatik Outreach: Diplomasi Perdamaian dan Kemanusiaan Indonesia di Palestina di Gedung Rektorat Universitas Jenderal Soedirman lantai 1 pada pukul 08.00 WIB sampai pukul 13.00 WIB sebelumnya. Kunjungan dari Kemenlu RI dipimpin oleh Bapak Nurul Aulia bersama Wakil Duta Besar Palestina untuk Indonesia Taher Ibrahim Hamad dan Jurusan HI dipimpin oleh Muhammad Yamin selaku Ketua Jurusan.

Isu perjuangan Palestina merupakan satu isu yang melekat pada Pemerintah RI. Selama ini, Pemerintah RI terus memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Hal itu sejalan dengan amanat UUD 1945 yang memberikan kita tujuan untuk mendukung kemerdekaan semua bangsa di dunia dari penjajahan. Oleh karena itu, Pemerintah RI senantiasa menempatkan dukungan terhadap kemerdekaan Palestina sebagai salah satu prioritas diplomasi Indonesia.

Sesditjen Asia Pasifik dan Afrika Ibu Rossy Verona menyatakan bahwa kerja sama antarlembaga penting untuk dilakukan. Kuncinya ada tiga, yaitu “sustainable, long-term, and concrete”. Dalam rangka ini, Kemenlu mengharapkan bahwa pemda juga turut aktif mendukung perjuangan Palestina.Sementara itu, Kemenlu juga berperan sebagai promotor komoditas utama di daerah agar bisa diekspor ke luar negeri.

Bapak Didi Rudwianto sendiri menyambut baik kunjungan Kemenelu, karena Banyumas sendiri memiliki produk andalan yaitu gula semut yang ramah terhadap kesehatan. Kerja sama itu diharapkan semakin erat karena, menurut Bapak Didi, Banyumas sebentar lagi memiliki bandara yang bisa ditempuh kurang lebih 1 jam saja dari Jakarta. Jalur kereta baik arah Jakarta maupun Yogyakarta juga telah dibuat double track, sehingga diharapkan lalu lintas masyarakat ke Banyumas semakin tinggi dan meningkatkan perekonomian daerah. Mr. Taher Abraham Hamad menyampaikan ucapan terima kasih kepada Pemda Kabupaten Banyumas yang telah mendukung perjuangan bangsa Palestina dan menjamu dengan baik.

Semoga dengan kunjungan kerja sekaligus ramah tamah ini Jurusan HI, Pemda Banyumas, dan Kemenlu RI bisa terus bekerja sama dalam meningkatkan relasi antarlembaga, antarpemerintah, dan juga antarnegara.

HI hebat!

Pada hari Selasa, 3 Juli 2018, Jurusan Hubungan Internasional Universitas Jenderal Soedirman dan Kementrian Luar Negeri Republik Indonesia (RI) bekerja sama menyelenggarakan seminar mengenai politik luar negeri Indonesia. Kegiatan seminar ini ditujukan kepada seluruh civitas akademika Universitas Jenderal Soedirman dan masyarakat di Kabupaten Banyumas yang tertarik dengan isu-isu kebijakan luar negeri Indonesia, terutama mengenai isu Palestina yang saat ini tengah menjadi isu yang panas, baik sebagai bahasan di dalam negeri maupun dalam hubungan internasional kontemporer.

Kegiatan seminar ini mengusung tema Diplomatik Outreach: Diplomasi Perdamaian dan Kemanusiaan Indonesia di Palestina. Bertempat di Gedung Rektorat Universitas Jenderal Soedirman lantai 1, kegiatan ini dimulai pada pukul 08.00 WIB sampai pukul 13.00 WIB. Acara ini dibuka oleh Bapak Joko Santoso selaku perwakilan dari Wakil Dekan 1 FISIP. Bentuk kegiatan yang dilaksanakan yaitu dengan menampilkan pembicara-pembicara baik dari pihak perwakilan Kedutaan Besar Palestina untuk Indonesia, pemerintah Indonesia (dalam hal ini Kementrian Luar Negeri RI), maupun akademisi Universitas Jenderal Soedirman. Pembicara seminar dari Kedutaan Besar Palestina untuk Indonesia adalah Wakil Duta Besar Taher Ibrahim Hamad; sementara dari Kementrian Luar Negeri RI adalah Rossy Verona dari Direktorat Jenderal Asia, Pasifik, dan Afrika dan Sunarko dari Direktorat Timur Tengah. Perwakilan pembicara akademisi Universitas Jenderal Soedirman adalah Agus Haryanto dari Jurusan Hubungan Internasional. Moderator acara ini adalah Renny Miryanti, yang sekaligus menjadi penerjemah dari Mr. Taher Ibrahim Hamad.

Isu perjuangan Palestina merupakan satu isu yang melekat pada Pemerintah RI. Selama ini, Pemerintah RI terus memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Hal itu sejalan dengan amanat UUD 1945 yang memberikan kita tujuan untuk mendukung kemerdekaan semua bangsa di dunia dari penjajahan. Oleh karena itu, Pemerintah RI senantiasa menempatkan dukungan terhadap kemerdekaan Palestina sebagai salah satu prioritas diplomasi Indonesia. Beberapa perkembangan terbaru dari kerja keras Kementrian Luar Negeri RI diantaranya, pada Sidang Majelis Umum Interpol di Beijing, Tiongkok, bulan September 2017, Indonesia berhasil mendorong diterimanya Palestina sebagai anggota Interpol. Pada bulan Juni 2017, UNESCO mengakui kota Hebron, Palestina, sebagai situs warisan dunia. Pemerintah RI juga terus memberikan bantuan kemanusiaan maupun bantuan pelatihan capacity building bagi warga negara Palestina dalam berbagai bidang.

Wakil Duta Besar Taher Ibrahim Hamad yang beristrikan orang Minang menyampaikan bahwa beliau sangat mengapresiasi dukungan bangsa Indonesia untuk perjuangan kemerdekaan Palestina. Menurut beliau, solusi yang diinginkan oleh Palestina adalah solusi dua negara yang hidup berdampingan dengan Israel. Palestina ingin menjadi negara merdeka sepenuhnya dan mengurus pemerintahannya sendiri tanpa gangguan, ancaman, dan penjajahan. Menurut Mr. Taher, dulunya rakyat Gaza merupakan masyarakat yang sangat terdidik. Namun, penjajahan dan gangguan terus-menerus dari Israel menyebabkan rakyat Gaza banyak yang tidak menempuh pendidikan sekolah. Direktur Timur Tengah Bapak Sunarko menyampaikan bahwa Indonesia telah banyak membantu Palestina dalam diplomasi-diplomasi multilateral dan peningkatan capacity building. Kerja sama itu akan terus dilanjutkan. Sesditjen Asia Pasifik dan Afrika Ibu Rossy Verona menekankan bahwa ketika Indonesia merdeka, Palestina berada di garis depan dalam mendukung Indonesia, sehingga Indonesia harus mendukung kemerdekaan Palestina. Itu adalah hal yang sudah sepantasnya dilakukan oleh bangsa Indonesia. Selain itu, Ibu Rossy juga menegaskan bahwa kita, terutama UNSOED, bisa berkontribusi lebih konkret untuk perjuangan rakyat Palestina, misalnya dengan memberikan beasiswa kepada beberapa orang Palestina untuk kuliah di UNSOED.

Sekitar 150 orang hadir dalam kegiatan ini, yang terdiri dari unsur dosen dan mahasiswa dari berbagai universitas di Purwokerto serta unsur lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan organisasi-organisasi masyarakat (ormas) di Kabupaten Banyumas dan sekitarnya. Dari internal UNSOED, hadir antara lain Wakil Dekan III FISIP Bapak Ahmad Sabiq, Ibu Dr. Wahyuningrat, M.Si. selaku Ketua Jurusan Administrasi Negara, Bapak Dr. Bekti Istiyanto, M.Si yang merupakan Koordinator Program Studi S2 Jurusan Ilmu Komunikasi, dan perwakilan dari Badan Eksekutif Mahasiswa UNSOED. Turut hadir pula perwakilan dari Bupati Banyumas, Bupati Banjarnegara, Bupati Purbalingga, Bupati Cilacap, dan Bupati Kebumen. Empat dosen Universitas Peradaban hadir dalam acara ini. Wakapolres Banyumas dan perwakilan dari Komandan Militer Banyumas turut hadir dalam acara ini. Perwakilan organisasi yang hadir diantaranya dari Majelis Ulama Indonesia (MUI), Forum Umat Islam (FUI), Aisyiyah, Muslimat, Dewan Da’wah Islamiyah Indonesia (DDII), Masjid Agung Baitussalam Purwokerto, dan unsur-unsur lainnya.

Menurut Ketua Jurusan Hubungan Internasional Universitas Jenderal Soedirman Muhammad Yamin, seminar ini sangat penting untuk mendekatkan perjuangan Indonesia dalam arena internasional kepada masyarakat di daerah dalam dua arah. “Di satu sisi, Kementrian Luar Negeri ingin menguatkan ikatan dengan kampus-kampus di tanah air. Di sisi lain, dengan mengundang berbagai macam unsur-unsur peserta dalam acara ini, kami berharap agar para peserta bisa mengetahui perjuangan dan mungkin memberi masukan bagi Pemerintah RI yang terus-menerus memperjuangkan kemerdekaan Palestina di arena internasional,” ungkap Muhammad Yamin. Jurusan HI mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada rekan-rekan media yang meliput acara ini, seperti Kompas, RRI, Antara News Jateng, Mata Mata News, dan rekan yang lain.

HI hebat!

Pada Senin, 4 Juni 2018, Soedirman Center of Global Studies (SCGS), Jurusan Hubungan Internasional FISIP UNSOED, ITTelkom, dan PT Indodax mengadakan diskusi dengan tajuk “Cryptocurrency Debate in Contemporary Global Politics.” Kegiatan ini menghadirkan tiga pembicara yaitu Muhammad Yamin dari Jurusan Hubungan Internasional UNSOED, Wahyu Adi Prabowo dari IT Telkom, dan Nidya Rahmanita dari PT Indodax.

Dalam paparannya, Muhammad Yamin menyoroti mengenai menurunnya peran negara seiring dengan perkembangan Teknologi Informasi sehingga munculnya fenomena uang digital. Kemudian, Wahyu Adi Prabowo menyoroti mengenai sistem kelemahan dalam keuangan digital. Sementara itu, Nidya Rahmanita  memberikan penjelasan mengenai bagaimana sistem keuangan digital yang berbentuk kripto malah aman. Nidya memaparkan secara detail mengenai awal mula uang digital muncul dan bagaimana kemungkinannya di masa depan.

Dalam diskusi ini, hadir masyarakat luas yang tertarik dengan fenomena uang digital seperti Bitcoin. Bahkan, beberapa sudah terlibat dalam transaksi keuangan digital.

Menurut Agus Haryanto sebagai ketua penyelenggara, diskusi ini digagas dengan tujuan mendiskusikan fenomena terkini uang digital seperti bitcoin. “Saat ini, banyak anak – anak muda yang masuk dalam keuangan digital, baik dalam trading maupun mining. Pendapatan mereka tiap bulan pun cukup tinggi. Ada yang sampai 10 juta perbulan. Oleh karena itu, kami mengundang para pakar untuk mendiskusikan hal ini.”

Menurut laporan panitia, jumlah peserta yang hadir sebenarnya dibatasi 50 orang, namun ada 60 yang hadir, termasuk peserta dari Jakarta. Acara ini diakhiri dengan tanya jawab dan buka puasa bersama.

HI hebat!

Pada tanggal 23 Mei 2018, Jurusan HI dan Soedirman Center Global Studies melakukan kolaborasi dengan mengadakan kuliah bersama mengenai pariwisata internasional di Ruang Sidang FISIP. Acara ini merupakan inisiatif dari kuliah Pariwisata Internasional untuk mengadakan kuliah bersama yang lebih terbuka dibarengi dengan buka puasa bersama. Pembicara kuliah bersama ini merupakan kolaborasi staf pengajar dari dua jurusan, yaitu Ibu Tundjung Linggarwati dari Jurusan HI dan Pak Dodit Bambang Widodo dari Jurusan Komunikasi. Kuliah bersama ini diikuti mahasiswa berbagai angkatan di jurusan HI.

Kuliah ini lebih menekankan mengenai bagaimana pariwisata bersinggungan dengan hubungan internasional. Sebagai sebuah kebijakan negara, pariwisata memberi dampak positif maupun negatif. Pariwisata memberi dampak positif dalam hal masuknya arus turis mancanegara. Dampak negatif yang ada, misalnya, prostitusi dalam pariwisata internasional.

Salah satu hal yang kita senangi dalam pariwisata internasional adalah mengenai kuliner. Jika Indonesia fokus pada menambah destinasi, menambah jumlah kunjungan, dan memperbaiki infrastruktur, negara-negara lain seperti Korea menghadirkan kuliner mereka di sini. Kita merupakan turis pasif bagi mereka.Dengan strateginya, Korea berusaha menghadirkan suasana kuliner di Indonesia. Sama dengan Korea, negara-negara seperti India, Vietnam, dan Malaysia mengeluarkan kebijakan yang sesuai dengan hambatan dan kelebihan yang mereka miliki.

Usai kuliah, para pembicara dan peserta mengadakan buka puasa bersama. Semoga acara ini bermanfaat bagi kita semua. Ke depan, anak-anak muda Indonesia harus lebih banyak berpetualang ke luar negeri. HI hebat!

Soedirman Center for Global Studies (SCGS) Hubungan Internasional Unsoed menggelar seminar nasional bertajuk “West Papua, Melanesian Spearhead Group dan Politik Luar Negeri Indonesia” pada hari Selasa, 15 Mei 2018. Acara yang diadakan pukul 09.00 – 13.00 WIB ini mengusung diskusi mengenai peran dan arah kebijakan luar negeri Indonesia dalam sub-kawasan pasifik, terutama terhadap Melanesian Spearhead Group (MSG) terkait posisinya mengenai isu Papua Barat. Nurul Azizzah Zayzda selaku moderator memandu diskusi yang mendatangkan tiga pembicara; Rossy Verona selaku Sekretaris Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika Kementrian Luar Negeri, Andre Omar Siregar sebagai Direktur Kerjasama Intrakawasan dan Antar Kawasan Asia Pasifik dan Afrika Kementrian Luar Negeri, beserta Dosen Hubungan Internasional Universitas Jenderal Soedirman, Sri Wijayanti.

Seminar nasional ini dimulai dengan sambutan yang dibawakan oleh Dekan FISIP Unsoed, Bapak Djarot Santoso yang mengingatkan peserta akan pentingnya wilayah Papua Barat yang memiliki sumber daya alam yang melimpah, dan karenanya perlu dijaga agar tidak jatuh kedalam belenggu pihak asing. Tidak lupa dalam kesempatan kali ini, panitia mengajak segenap hadirin untuk sejenak mengheningkan cipta dan memanjaatkan doa bagi para korban peledakan bom yang terjadi di berbagai tempat dalam beberapa hari terakhir. Sebelum materi diskusi disampaikan, pihak Kementrian Luar Negeri mengadakan kuis ringan dengan berbagai hadiah suvenir bagi para mahasiswa yang hadir untuk mencairkan dan menghangatkan suasana diskusi.

Diskusi kemudian dibuka dengan pemaparan oleh Ibu Rossy Verona yang menjelaskan mengenai tugas-tugas seorang diplomat, termasuk promoting, protecting, representing, reporting. Diplomat dapat diibaratkan sebagai petugas “marketing” dimana perannta adalah menjual dan menawarkan “produk-produk” Indonesia ke luar negeri dengan mengutaman prioritas politik luar negeri Indonesia.  Salah satu area “marketing” indonesia adalah kawasan pasifik, yang berisi negara-negara kecil dengan populasi sedikit. Di kawasan ini terdapat perusahaan-perusahaan Indonesia, namun masih kecil. Yang ingin dijelaskan Indonesia adalah bahwa mereka (pasifik) memiliki sumber daya melimpah, sehingga harus dapat dimanfaatkan. Disini Indonesia dapat memberikan manfaat teknologi dalam pengolahan sumber daya tersebut.

Berbicara mengenai kawasan pasifik, Bapak Andre Omar Siregar memaparkan peran Indonesia dalam kawasan pasifik, termasuk mendorong terbentuknya kerjasama Indo-Pasifik. Indonesia, sebagai negara yang cukup besar dan semakin berpengaruh, harus berhadapan dengan negara-negara dari kawasan lain–negara-negara besar–yang berniat melakukan ekspansi secara ekonomi dan pengaruh tertutama di kawasan-kawasan sekitar Indonesia. Melihat peningkatan peran Indonesia, maka negara-negara lain pun bersaing untuk masuk dan memberikan pengaruh pada negara-negara kecil di sekitar Pasifik. Negara-negara Melanesia membutuhkan bantuan, tapi mereka enggan meminta bantuan kepada negara-negara besar seperti Australia yang mengajukan banyak persyaratan. Indonesia kemudian berpeluang untuk menjadi big brother dari negara-negara Melanesia; sebagai “tetangga” yang memiliki kemampuan dan kemauan untuk membantu sub-kawasan ini. Namun, Indonesia harus dapat memilah dan membatasi agar kerjasama tidak merugikan, terutama terkait dengan isu separatisme Papua Barat. Jangan membiarkan satu kelompok kecil memberikan tekanan kepada Indonesia untuk memperbolehkan separatisme. Apalagi, negara atau kelompok yang mendukung separatisme ini sebenarnya tidak pada posisi dimana mereka dapat membantu diri mereka sendiri, apalagi negara lain, termasuk negara baru yang muncul akibat dari separatisme.

Berbeda dengan kedua pembicara yang menyampaikan pemaparan dari sudut pandang Indonesia, Ibu Sri Wijayanti melihat isu Papua Barat dari sudut pandang Melanesia Spearhead Group yang dikupas melalui kacamata konstruktivisme. Pada sesi ini diterangkan bagaimana ULMWP (United Liberation Movement for West Papua) melakukan perjuangan melalui MSGdengan statusnya sebagai observer MSG. Diterimanya kelompok ini sebagai observer dapat dlihat sebagai semacam pengakuan dari MSG kepada gerakan separatis Papua Barat. MSG inilah yang kemudian memiliki peranan untuk mengajukan isu-isu HAM di Papua Barat dalam forum internasional seperti sidang PBB. Yang perlu dilihat lebih lanjut adalah bagaimana MSG kemudian melihat kelompok ULMWP ini kedepannya; apakah sebagai kawan maupun lawan. Baik dilihat dalam konteks identitas maupun norma, MSG memandang bahwa Papua Barat bebas mendapatkan kemerdekaan karena Papua Barat adalah bagian dari Melanesia (alih-alih Indonesia). Apalagi MSG juga meyakini bahwa pelanggaran-pelanggaran HAM memang terjadi di wilayah ini, Maka disini dapat disimpulkan bahwa MSG mengakui dan merangkul ULMWP sebagai saudara di wilayah Pasifik.

Dengan dikemukakannya materi dari berbagai kajian dan sudut pandang, acara diskusi berlangsung dengan sangat dinamis, dimana mahasiswa peserta berebut untuk mengajukan berbagai pertanyaan dan mengemukakan pendapatnya. Terlebih peserta tidak hanya datang dari kalangan HI Unsoed, namun juga dari mahasiswa Universitas Peradaban dan Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW) Salatiga. Pemikiran-pemikiran dari mahasiswa asal Papua sendiri menambah masukan yang dinamis dan berimbang bagi diskusi pada seminar nasional ini. Melalui acara ini, diharapkan kajian-kajian mengenai Asia-Pasifik dan kebijakan luar negeri Indonesia dapat terus berkembang, melihat antusiasme dan peran aktif yang ditunjukkan oleh para mahasiswa. Semoga dengan terselenggaranya acara ini, kualitas akademisi HI semakin meningkat dan kesatuan NKRI tetap terjaga!

Jurusan Hubungan Internasional (HI) kembali mengadakan seminar nasional. Pada tanggal 8 Mei 2018, Jurusan HI mendapatkan kesempatan untuk berbagi ilmu dengan Pak Yudi Sutanto, Ph.D. Dalam seminar yang diinisiasi oleh Soedirman Center of Global Studies ini, sebagai tandem Pak Yudi Sutanto, hadir pula Dr. (Cand.) Arif Darmawan sebagai pembicara, staf pengajar Jurusan HI yang tengah menyelesaikan disertasi di Universitas Padjajaran. Dalam sambutannya, Agus Haryanto, Ph.D selaku Kepala Soedirman Center Global Studies menyampaikan bahwa seminar nasional ini merupakan satu bagian dari keinginan Jurusan HI untuk menyelenggarakan kegiatan sebanyak-banyaknya demi menambah pengetahuan pengajar dan mahasiswa Jurusan HI.

Pembicara pertama seminar ini, Dr. (Cand.) Arif Darmawan, lebih menguraikan mengenaik proyek Tiongkok yang dinamakan Belt and Road Initiatives (BRI). Beliau menyatakan bahwa selama ini Tiongkok cenderung main aman dalam hubungan internasional. Seolah-olah Tiongkok tidak punya ambisi. Bersamaan dengan itu, Tiongkok merupakan negara yang kuat secara ekonomi, industrinya mulai maju, dan kapabilitas militernya terus meningkat meningkat. Meski demikian, Tiongkok berusaha lebih humble daripada, misalnya, AS yang menganggap diri sebagai hegemon. Tiongkok ingin menghidupkan kejayaan peradabaan Jalur Sutra di masa lalu melalui.

Pembicara kedua menguraikan mengenai bagaimana sebaiknya respon Indonesia atas BRI dari Tiongkok. Pak Yudi Sutanto, Ph.D menyampaikan bahwa kerja sama antara Poros Maritim Dunia dari Indonesia dan BRI dari Tiongkok sangat memungkinkan. Pada tahun 2013, Presiden Tiongkok Xi Jinping mengunjungi Indonesia dan memberitahukan mengenai One Belt, One Road (yang kemudian BRI menjadi nama resmi proyek tersebut). Pak Yudi mengaku terkejut ketika Presiden RI Joko Widodo melontarkan ide Poros Maritim di pertemuan APEC tahun 2014. Menurut beliau, kalau dua gagasan ini bisa saling bertemu, maka akan berguna untuk Indonesia. Beberapa permasalahan yang dihadapi Indonesia bisa diselesaikan dengan kerja sama dengan Tiongkok. Pada tahun 2016, pendapatan negara 900 miliar dolar atau urutan ke-16 dunia, tapi GDP hanya 3000-an rupiah. Selain itu, distribusi ekonomi tidak merata. Jalur kereta api di Indonesia juga hanya peninggalan zaman kolonial Belanda dan kebanyakan rel tunggal. Rata-rata jarak pelabuhan cuma 450 km baru ada satu pelabuhan, padahal di Jepang tiap 11 km.

Pak Yudi menyampaikan perhitungan bahwa sejak tahun 2016, dalam waktu 3 tahun tersisa, Presiden RI Joko Widodo butuh 100 miliar dollar untuk membangun infrastruktur dan peralatan laut. Padahal cadangan devisa Indonesia yang berjumlah sekitar 120 miliar hanya boleh diambil sepertiganya saja. Dengan demikian, Presiden Jokowi jelas membutuhkan investor. Di sini lah kemudian kita melihat Tiongkok. Tiongkok merupakan negara yang memiliki ekonomi terkuat ke-2 di dunia, sehingga berpotensi menjadi sumber bantuan yang bagus. Prospek-prospek yang bisa masuk dalam invetasi cukup banyak, seperti kerja sama kelautan, kawasan industri, sumber daya dan energi, pertanian, dan lain sebagainya; pembangunan jalan raya, rencana 4000 km dalam 5 tahun; serta pembangunan jalan kereta api dan lain sebagainya.

Semoga dengan terselenggaranya acara ini Jurusan HI semakin meningkat secara kualitas. HI hebat!