Pada hari Selasa, 3 Juli 2018, Jurusan Hubungan Internasional Universitas Jenderal Soedirman dan Kementrian Luar Negeri Republik Indonesia (RI) bekerja sama menyelenggarakan seminar mengenai politik luar negeri Indonesia. Kegiatan seminar ini ditujukan kepada seluruh civitas akademika Universitas Jenderal Soedirman dan masyarakat di Kabupaten Banyumas yang tertarik dengan isu-isu kebijakan luar negeri Indonesia, terutama mengenai isu Palestina yang saat ini tengah menjadi isu yang panas, baik sebagai bahasan di dalam negeri maupun dalam hubungan internasional kontemporer.

Kegiatan seminar ini mengusung tema Diplomatik Outreach: Diplomasi Perdamaian dan Kemanusiaan Indonesia di Palestina. Bertempat di Gedung Rektorat Universitas Jenderal Soedirman lantai 1, kegiatan ini dimulai pada pukul 08.00 WIB sampai pukul 13.00 WIB. Acara ini dibuka oleh Bapak Joko Santoso selaku perwakilan dari Wakil Dekan 1 FISIP. Bentuk kegiatan yang dilaksanakan yaitu dengan menampilkan pembicara-pembicara baik dari pihak perwakilan Kedutaan Besar Palestina untuk Indonesia, pemerintah Indonesia (dalam hal ini Kementrian Luar Negeri RI), maupun akademisi Universitas Jenderal Soedirman. Pembicara seminar dari Kedutaan Besar Palestina untuk Indonesia adalah Wakil Duta Besar Taher Ibrahim Hamad; sementara dari Kementrian Luar Negeri RI adalah Rossy Verona dari Direktorat Jenderal Asia, Pasifik, dan Afrika dan Sunarko dari Direktorat Timur Tengah. Perwakilan pembicara akademisi Universitas Jenderal Soedirman adalah Agus Haryanto dari Jurusan Hubungan Internasional. Moderator acara ini adalah Renny Miryanti, yang sekaligus menjadi penerjemah dari Mr. Taher Ibrahim Hamad.

Isu perjuangan Palestina merupakan satu isu yang melekat pada Pemerintah RI. Selama ini, Pemerintah RI terus memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Hal itu sejalan dengan amanat UUD 1945 yang memberikan kita tujuan untuk mendukung kemerdekaan semua bangsa di dunia dari penjajahan. Oleh karena itu, Pemerintah RI senantiasa menempatkan dukungan terhadap kemerdekaan Palestina sebagai salah satu prioritas diplomasi Indonesia. Beberapa perkembangan terbaru dari kerja keras Kementrian Luar Negeri RI diantaranya, pada Sidang Majelis Umum Interpol di Beijing, Tiongkok, bulan September 2017, Indonesia berhasil mendorong diterimanya Palestina sebagai anggota Interpol. Pada bulan Juni 2017, UNESCO mengakui kota Hebron, Palestina, sebagai situs warisan dunia. Pemerintah RI juga terus memberikan bantuan kemanusiaan maupun bantuan pelatihan capacity building bagi warga negara Palestina dalam berbagai bidang.

Wakil Duta Besar Taher Ibrahim Hamad yang beristrikan orang Minang menyampaikan bahwa beliau sangat mengapresiasi dukungan bangsa Indonesia untuk perjuangan kemerdekaan Palestina. Menurut beliau, solusi yang diinginkan oleh Palestina adalah solusi dua negara yang hidup berdampingan dengan Israel. Palestina ingin menjadi negara merdeka sepenuhnya dan mengurus pemerintahannya sendiri tanpa gangguan, ancaman, dan penjajahan. Menurut Mr. Taher, dulunya rakyat Gaza merupakan masyarakat yang sangat terdidik. Namun, penjajahan dan gangguan terus-menerus dari Israel menyebabkan rakyat Gaza banyak yang tidak menempuh pendidikan sekolah. Direktur Timur Tengah Bapak Sunarko menyampaikan bahwa Indonesia telah banyak membantu Palestina dalam diplomasi-diplomasi multilateral dan peningkatan capacity building. Kerja sama itu akan terus dilanjutkan. Sesditjen Asia Pasifik dan Afrika Ibu Rossy Verona menekankan bahwa ketika Indonesia merdeka, Palestina berada di garis depan dalam mendukung Indonesia, sehingga Indonesia harus mendukung kemerdekaan Palestina. Itu adalah hal yang sudah sepantasnya dilakukan oleh bangsa Indonesia. Selain itu, Ibu Rossy juga menegaskan bahwa kita, terutama UNSOED, bisa berkontribusi lebih konkret untuk perjuangan rakyat Palestina, misalnya dengan memberikan beasiswa kepada beberapa orang Palestina untuk kuliah di UNSOED.

Sekitar 150 orang hadir dalam kegiatan ini, yang terdiri dari unsur dosen dan mahasiswa dari berbagai universitas di Purwokerto serta unsur lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan organisasi-organisasi masyarakat (ormas) di Kabupaten Banyumas dan sekitarnya. Dari internal UNSOED, hadir antara lain Wakil Dekan III FISIP Bapak Ahmad Sabiq, Ibu Dr. Wahyuningrat, M.Si. selaku Ketua Jurusan Administrasi Negara, Bapak Dr. Bekti Istiyanto, M.Si yang merupakan Koordinator Program Studi S2 Jurusan Ilmu Komunikasi, dan perwakilan dari Badan Eksekutif Mahasiswa UNSOED. Turut hadir pula perwakilan dari Bupati Banyumas, Bupati Banjarnegara, Bupati Purbalingga, Bupati Cilacap, dan Bupati Kebumen. Empat dosen Universitas Peradaban hadir dalam acara ini. Wakapolres Banyumas dan perwakilan dari Komandan Militer Banyumas turut hadir dalam acara ini. Perwakilan organisasi yang hadir diantaranya dari Majelis Ulama Indonesia (MUI), Forum Umat Islam (FUI), Aisyiyah, Muslimat, Dewan Da’wah Islamiyah Indonesia (DDII), Masjid Agung Baitussalam Purwokerto, dan unsur-unsur lainnya.

Menurut Ketua Jurusan Hubungan Internasional Universitas Jenderal Soedirman Muhammad Yamin, seminar ini sangat penting untuk mendekatkan perjuangan Indonesia dalam arena internasional kepada masyarakat di daerah dalam dua arah. “Di satu sisi, Kementrian Luar Negeri ingin menguatkan ikatan dengan kampus-kampus di tanah air. Di sisi lain, dengan mengundang berbagai macam unsur-unsur peserta dalam acara ini, kami berharap agar para peserta bisa mengetahui perjuangan dan mungkin memberi masukan bagi Pemerintah RI yang terus-menerus memperjuangkan kemerdekaan Palestina di arena internasional,” ungkap Muhammad Yamin. Jurusan HI mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada rekan-rekan media yang meliput acara ini, seperti Kompas, RRI, Antara News Jateng, Mata Mata News, dan rekan yang lain.

HI hebat!