Pada tanggal 17 Mei 2017 perwakilan dosen dari Hubungan Internasional UNSOED mengikuti Experts Meeting on Digital Diplomacy yang bertema Strategi Diplomasi Publik Indonesia di Era Digital. Seminar tersebut diadakan di Convention Hall, Gedung BB Lantai 4, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada. Pertemuan tersebut terselenggara atas kerja sama antara Kementrian Luar Negeri Republik Indonesia dan Center for Digital Society (CfDS) FISIPOL UGM.

Dalam kata sambutannya, Wakil Menteri Luar Negeri Indonesia Abdurrahman Mohammad Fachir mengatakan mengenai fenomena atau realitas masa kini mengenai gaya hidup masyarakat yang berubah. Realitas pertama, era digitalisasi mendekatkan yang jauh dan menjauhkan yang dekat. Kedua, kita bisa memiliki teman yang bahkan belum pernah kita temui. Era digital memungkinkan orang yang tidak dikenal sebelumnya untuk menjadi presiden, misalnya dalam kasus Presiden Obama. Media sosial bahkan memiliki andil dalam kejatuhan Husni Mubarak. Ketiga, pada masa kini, informasi bisa cepat diketahui dan cepat tersebar. Keempat, teknologi informasi bisa membingungkan karena banyak informasi yang datang kepada kita.

Dengan demikian, menurut Wakil Menlu, mau tidak mau, individu atau pemerintah harus berubah. Pedoman kebijakan pemerintah masih sama, yang mana dalam Pembukaan UUD alinea 4 disebutkan bahwa pemerintahan harus “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”. Dengan tiga konsep yang ada, yaitu “digital”, “diplomacy”, dan “public”, semua orang bisa menjadi aktor atau pelaku dalam pendekatan diplomasi yang baru. Caranya, misalnya, kalau kita membuat status di Facebook atau Twitter. Di Kementerian Luar Negeri, setiap ada acara akan di-tweet-kan, baik itu kejadian maupun pesannya.

Dalam Plenary Session, pembicara Dr. Nanang Pamuji Mugasejati dari CfDS memberikan pendahuluan mengenai apa yang membuat digital diplomacy menjadi penting. Pertama, proses digitalisasi produk. Dulu orang jual piringan hitam yang tidak bisa dibajak, tapi sekarang menjadi era sharing file. Kedua, lahirnya masyarakat digital, yaitu masyarakat yang interaksinya dibangun oleh alat digital. Dulu tahun 1996, menurut cerita Dr. Nanag Pamuji yang kuliah di Jepang, susah untuk menelpon ke rumah. Biaya telepon menghabiskan sekitar 10 persen biaya beasiswa. Kemudian muncul hotmail. Sekarang, karena terlalu mudahnya menghubungi orang lain, kita kadang-kadang harus menghindar.

Pertanyaannya, apa implikasinya ke bisnis? Pertama, ada perbedaan masyarakat face-to-face dan masyarakat digital. Masa sekarang, permintaan terhadap trust sangat penting. Sulit untuk melihat mana yang pencitraan mana yang genuine. Iklan perusahaan menjadi tidak laku karena orang-orang lebih memiliki kepada rekomendasi orang lain. Jangan-jangan, semakin banyak Kemenlu bicara, jangan-jangan orang lain semakin tidak dipercaya. Kedua, masalah utilitas. Orang akan dilihat kalau yang mereka bicarakan adalah utilitas. Ketiga, implikasinya viral sehingga ada terlalu banyak informasi di lapangan.

Dalam soal diplomasi, diplomasi adalah alat untuk mengelola perubahan. Oleh karena itu, kata kunci di situ adalah kemampuan diplomatnya. Sosial media hanya lah alat untuk nation branding. Dengan demikian, diplomasi face-to-face masih relevan. Dalam kondisi krisis dan dalam isu-isu yang sensitif, diplomasi face-to-face lebih cocok karena menampilkan respon langsung dan efektif (tidak perlu mengetik dulu). Diplomasi digital bisa menimbulkan salah paham karena, misalnya, kelemahannya adalah emosi tidak bisa muncul di sana. Emotikon tidak bisa menggantikan sepenuhnya.

Pembicara kedua, Direktur Eksekutif Indo Barometer Dr. Muhammad Qodari, menyatakan bahwa di dalam negeri, soal-soal luar negeri belum mendapatkan perhatian masyarakat. Sementara itu, pembicara ketiga, Direktur Jogja Sillicon Valley Samuel Henry,menyinggung mengenai serangan virus Wannacry dan pertahanan nasional Indonesia terhadap cyber. Belum adanya badan pusat koordinasi membuat polisi ribut sendiri dengan TNI, dan Kominfo dibuat kalang kabut.

Secara umum, seminar Diplomasi Digital berusaha membangun kesadaran bahwa pada masa ini, pemerintah dan masyarakat perlu memberi respon yang tepat mengenai perkembangan kemajuan teknologi informasi.

HI hebat!