Category: Berita

Jurusan Hubungan Internasional FISIP UNSOED secara resmi memiliki dosen berkualifikasi Doktor setelah Agus Haryanto mempertahankan disertasinya dalam sidang terbuka di Universitas Padjadjaran dalam bidang Hubungan Internasional yang berjudul, “Peran Indonesia dalam Sengketa Laut Tiongkok Selatan (1990-2014)”.  Dalam ujian tersebut, Agus Haryanto memperoleh predikat Cumlaude.

Sengketa Laut Tiongkok Selatan (LTS) selama beberapa tahun terakhir telah menyita perhatian dunia internasional. Dalam sengketa tersebut, Indonesia memiliki peran yang besar namun belum banyak mendapatkan perhatian dari para pengkaji politik luar negeri maupun resolusi konflik. Dengan dasar pemikiran tersebut, Agus Haryanto meneliti lebih jauh peran Indonesia dalam sengketa Laut Tiongkok Selatan dan menelusuri alasan Indonesia mengambil peran tersebut.

Agus Haryanto mampu mempertahankan disertasi, pada hari Jumat, 23 September 2016, dalam Sidang terbuka Senat Universitas Padjadjaran. Adapun Tim Penguji terdiri dari Prof. Dr. H. Obsatar Sinaga, S.IP, M.Si., Dr. Drs. H.R. Musyawardi Chalid, M.Si dan Prof. Dr. Dra. Aelina Surya ketiganya selaku Tim Oponen Ahli. Representasi Guru Besar diwakili oleh Prof. H. Oekan S. Abdullah, M.A, Ph.D. sedangkan selaku tim promotor yang terdiri dari Dr. Arry Bainus, MA., Prof. Drs. Yanyan M. Yani, MAIR, Ph.D dan Widya Setiabudi S, S.IP, M.Han, M.Si.

Orang Wonosobo ini melanjutkan bahwa sengketa tumpang tindih kedaulatan di Laut Tiongkok Selatan menjadi persoalan serius sejak tahun 1970-an. Kini, sengketa LTS menjadi sengketa perbatasan yang paling menarik perhatian negara – negara besar dan negara di sekitar wilayah sengketa. Hal ini dikarenakan nilai strategis kawasan itu berupa besarnya potensi energi, potensi perikanan, serta tumbuhnya nasionalisme di negara – negara sekitar LTS.

Secara teoritis, penelitian ini memberikan gambaran mengenai perilaku Indonesia dalam konflik yang melibatkan banyak negara dengan menggunakan teori peran. Indonesia, sebagai salah satu anggota ASEAN, sebenarnya telah mengupayakan penyelesaian sengketa di LTS sejak tahun 1980-an. Indonesia berperan aktif dalam penyelesaian sengketa dengan dua cara yaitu jalur pemerintah dan jalur non pemerintah. Pemerintah Indonesia secara resmi turut andil dalam mengusulkan Declaration of Conduct (DOC) 2002 dan disempurnakan dengan kesepakatan Code of Conduct (COC) ditandatangani ASEAN dan Tiongkok tahun 2012.

Strategi kedua yang digunakan pemerintah dalam menyelesaikan sengketa adalah jalur non pemerintah atau seringkali disebut second track diplomacy. Indonesia telah menjadi sponsor dalam lokakarya pertama mengenai Laut Tiongkok Selatan pada tanggal 22-24 Januari 1990 di Bali. Lokakarya pertama itu disusul oleh lokakarya di Bandung, Yogyakarta, Surabaya, dan Anyer. Lokakarya ini mendapat sambutan yang cukup baik, terbukti dari kehadiran keenam negara yang terlibat saling klaim LTS. Bahkan inilah satu – satunya forum dimana Tiongkok bersedia membicarakan sengketa Laut Tiongkok Selatan karena menganggap forum tersebut bersifat lebih akademis dan tidak mencampuri kedaulatan negara.

Dalam konteks keamanan, kehadiran Tiongkok membuat negara di luar kawasan seperti AS untuk berperan lebih besar sebagai penyeimbang. Situasi ini membuat Indonesia dan ASEAN mencari formula yang tepat untuk mengelola kekuatan – kekuatan besar yang hadir di kawasan. International Crisis Group (ICG) melihat Jakarta memiliki peran dalam sengketa LTS dengan cara menyeimbangkan kekuatan pengklaim di kawasan. Secara khusus, ICG menyebut Jakarta melakukan “balancing between Beijing and Washington”.

Yang pasti, lanjut Agus, peran Indonesia sangat positif.  Indonesia beberapa kali memiliki peran besar dalam konflik di kawasan seperti Konflik Kamboja, Konflik antara MNLF dengan pemerintah Filipina, dan konflik antara Kamboja – Thailand dalam memperebutkan Candi Preah Vihear dsb. Ayah dengan tiga anak ini cukup optimis bahwa Indonesia mampu menjadi pemimpin kawasan sekaligus menjadi mediator yang disegani dalam diplomasi internasional.

Saat ini, Dr. Agus Haryanto telah aktif mengajar, mengikuti berbagai diskusi ilmiah tentang isu keamanan dan politik luar negeri. Bahkan hasil kajiannya dalam proses penerbitan, yaitu buku berjudul “Diplomasi Indonesia: Realitas dan Prospek”.

*ditulis oleh PSI FISIP Unsoed

artikel asli disini

Hubungan Luar Negeri adalah setiap kegiatan yang menyangkut aspek regional dan internasional yang dilakukan oleh pemerintah di tingkat pusat dan daerah atau lembaga-lembaganya, lembaga negara, badan usaha, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat atau warga negara. Bertempat di Serayu Room Hotel Horison Senin(9/7) berlangsung diskusi sehari dengan Tema telaah awal dari rencana perumusan Desain Besar tentang kebijakan luar negeri RI.

Pada diskusi ini dihadiri oleh, Rektor UNSOED Prof. Edy Yuwono, Ph.D,Dekan FISIP UNSOED beserta para pembantu dekan(I,II dan III), Ketua DPRD kabupaten Banyumas, perwakilan organisasi kemasyarakatan, media dan civitas akademika UNSOED. Hadir sebagai  narasumber yaitu Director of the Center of Policy Analysis and Developmentfor Asia-Pacific and Africa Regions Ministry of Foreign Affair Republic of Indonesia Dr. Siswo Pramono,LLM,  Bupati Banyumas Drs. Mardjoko,MM,Pemerhati Hubungan Internasional Prof. Anak Agung Banyu Perwita, Ph.D dan ketua Program Studi Hubungan Internasional UNSOEDTunjung Linggarwati S.IP,M.Si

Dalam sambutan pembukaan acara diskusi, Rektor UNSOED Prof. Edy Yuwono, sangat mengapresiasi kegiatan diskusi ini untuk saling bertukar ide, gagasan dalam konteks demokrasi luar negeri Indonesia dan mengemukakan pentingnya kebijakan luar negeri yang berpedoman pada prinsip bebas aktif, setara dan diplomasi yang mengutamakan kepentingan nasional. UNSOED sebagai perguruan tinggi dengan karakter sumber daya pedesaan dan kearifan lokal dapat menjadi soft power bangsa dalam menjalin hubungan/kerjasama. Pedesaan dengan segala potensinya baik masyarakat, sumber daya alam dan culture diharapkan mampu menjadi alternatif komponen untuk melandasi kebijakan luar negeri.

Dalam diskusi ini dipaparkan oleh para narasumber tentang bagaimana desain kebijakan luar negeri yang berkaitan tentang bagaimana memperdalam hubungan dengan dunia lama (Amerika dan Eropa), memperlebar jangkauan ekonomi dengan dunia baru (Asia pasifik dan Afrika) dan bagaimana mikro dan makro manajemen kebijakan luar negeri. Kompleksitas isu domestik seperti perbatasan negara, demokratisasi, pembangunan ekonomi dan keamanan yang bersifat multidimensional juga tercermin dalam politik luar negeri RI. Prioritas kebijakan yang kini menjadi agenda nasional dan global adalah keamanan perbatasan negara, penyebarluasan demokrasi, perlindungan HAM, pencegahan dan penyelesaian konflik komunal, ketidakamanan ekonomi yang diakibatkan pasar bebas dan menurunnya daya dukung lingkungan hidup. Prinsip bebas aktif akan tetap menjadi roh dalam politik luar negeri dan harus bersifat pro aktif sekaligus adaptif terhadap keterkaitan berbagai persoalan domestik dan internasional. Perkembangan global yang melanda dunia harus dijawab dengan politik luar negeri yang bersifat multi dimensional dengan melibatkan multi aktor. Desain besar politik luar negeri RI harus merupakan produk dari mutual adjustment dan koordinasi berbagai isu dan kebijakan yang dihasilkan beragam aktor(pusat dan daerah maupun non-negara).

Tunjung Linggarwati S.IP,M.Si ketua program studi hubungan Internasional UNSOED memaparkan tentang optimalisasi multitrack diplomasi melalui sinkronisasi kebijakan untuk mendukung pelaksanaan politik luar negeri dan posisi Indonesia menjadi regional power berkaitan dengan ASEAN. Indonesia pada 2015 nanti akan memasuki babak baru yaitupada ASEAN Community 2015 dimana terdapat tantangan dan peluang bagi Indonesia. Sehingga diperlukan kebijakan luar negeri yang selaras dengan kebijakan domestik demi kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.

*Ditulis oleh PSI FISIP UNSOED

Artikel asli lihat disini