Quotes

Pertemuan AIHII Regional ini diselenggarakan oleh Jurusan Hubungan Internasional FISIP, Universitas Jenderal Soedirman sebagai ketua forum AIHII regional Jawa Tengah tahun 2016. Pertemuan AIHII regional ini dihadiri delegasi dari 7 (tujuh) universitas di Jawa Tengah yaitu Universitas Diponegoro Semarang, Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto, Universitas Sebelas Maret Surakarta, Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga, Universitas Wahid Hasyim Semarang, Universitas Slamet Riyadi Surakarta, Universitas Peradaban Bumiayu. Acara ini dilaksanakan selama dua hari dengan agenda pembahasan di hari pertama adalah kurikulum dan penguatan organisasi, sedangkan agenda hari kedua adalah perumusan kesepakatan antar jurusan HI se jawa tengah dalam peningkatan kerjasama antar jurusan HI.

Pada pertemuan hari pertama adalah sidang kurikulum yang dipimpin oleh Dr. Agus Haryanto, M.Si. Sidang ini membahas bagaimana pengalaman jurusan HI se jawa tengah dalam rencana penerapan kurikulum KKNI. Melalui forum ini disepakati dibuatnya forum bersama antar dosen-dosen pengampu mata kuliah wajib untuk berdiskusi lebih lanjut. Melalui forum ini juga dapat diketahui pemetaan antar jurusan HI se jawa tengah mengenai kekhasan dan keunggulan masing-masing.

Pada pertemuan selanjutnya adalah sidang organisasi yang dipimpin oleh Muhammad Yamin, M.Si. pada pertemuan ini membahas mengenai penguatan organisasi HI se Jawa Tengah. Harapannya penguatan tidak hanya di level prodi/jurusan maupun universitas namun di tingkat nasional terutama dalam hal riset. Salah satu caranya adalah dengan membuat komitmen bersama dengan melakukan rutinitas membuat agenda regional dan dilaksanakan kerjasama tridharma antar jurusan HI.

Pertemuan hari kedua adalah pembacaan draft kesepakatan dilanjutkan dengan penandatanganan draft kesepakatan oleh perwakilan atau delegasi dari masing-masing jurusan Hubungan Internasional Korwil IV Jawa Tengah. Agenda selanjutnya adalah city tour ke Lokawisata dan Small World Baturraden, serta mengunjungi pusat oleh-oleh Banyumas di Sawangan, Purwokerto.

Seminar Nasional yang diselenggarakan oleh oleh Jurusan Hubungan Internasional, Fakultas ilmu sosial dan ilmu politik, Universitas Jenderal Soedirman ini menghadirkan tiga narasumber yakni Drs. Isman Pasha, MH, dari Direktorat Kerjasama ASEAN, Kementerian Luar Negeri, Drs. Arief Wahyudhi, MSi dari Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Jawa Tengah serta Dr. Agus Hariyanto, pengajar Jurusan Hubungan Internasional, Universitas Jenderal Soedirman. Seminar ini dipandu oleh Elpeni Fitrah, MA, pengajar Jurusan Hubungan Internasional.

Pada kesempatan ini, Dekan FISIP UNSOED membuka acara dengan menyampaikan urgensi dari diplomasi ekonomi Indonesia bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia secara menyeluruh. Bagaimana melalui meja-meja perundingan Indonesia dapat meningkatkan posisi tawarnya di berbagai aspek kehidupan ekonomi.

Selanjutnya pembicara pertama Bapak Agus Hariyanto menegaskan bahwa dalam konteks hubungan internasional, negara tidak perlu diatur, pihak swasta dan negara memiliki peran masing-masing. Kita tidak dapat mengharapkan swasta, melainkan negara sebagai pengatur. Diplomasi ekonomi sementara itu sejatinya berorientasi pada pengembangan ekonomi nasional. Menurutnya pada saat ini kendala diplomasi ekonomi Indonesia terletak pada belum ditemukannya kompetensi inti industri suatu negara, lemahnya koordinasi antar departemen pemerintahan, dan kurangnya sharing informasi pasar.

Pada pemaparan Bapak Arief Wahyudhi dapat dilihat aspek mengenai informasi pasar ini, pada khususnya pada sektor UMKM. Sektor UMKM di jawa tengah jumlahnya 7,9 juta unit usaha (4,2 juta di sector pertanian dan 3,7 juta non pertanian). Ia menilai kelemahan sector ini kerika ekspor yang gagal di luar negeri karena mutu kualitas barang yang kurang. Maka mengembangkan produksi dalam negeri diperlukan dalam meningkatkan kualitas produksi dalam negeri yang dapat diekspor. Ia kemudian mengungkapkan masalah lain dimana dengan adanya subsidi ekspor, produsen ekspor hanya mengejar target subsidi ekspor bukan mengembangkan kualitas. Di sisi lain, Jawa Tengah telah membuat strategi Forum Pengembangan Ekonomi Sumber Daya dalam menjalani pilot project. Jawa Tengah menggunakan konsep cluster dalam mengembangkan UMKM. Jawa Tengah menjadi rujukan pilot projek karena melakukan pertumbuhan ekonomi yang real.

Pemaparan terakhir dari Bapak Isham Pasha menekankan kepada tenaga kerja di bawah kerangka ASEAN. Menurutnya, selama ini fokus terlalu besar diberikan kepada Masyarakat Ekonomi ASEAN, dan terlalu kecil diberikan kepada Masyarakat Sosial dan Budaya ASEAN. Padahal, aspek sosial inilah yang paling menyentuh kehidupan masyarakat. Dalam mengirim pekerja kita memberikan pendidikan dan memberikan lapangan kerja namun yang utama adalah bagaimana melindungi mereka.  Konsep “Masyarakat ASEAN” belum dapat diimplementasikan kepada seluruh negara karena masih adanya perasaan “masyarakat nasional” negaranya. Di samping itu, Negara-negara ASEAN juga memiliki perasaan takut bersaing dengan pekerja negara lain. Pada kenyataan bukan negara ASEAN yang banyak bekerja di Indonesia melainkan pekerja dari China, Korea, dan Inggris. Terakhir, ia menyampaikan bahwa bangsa Indonesia sedang kehilangan jati diri untuk membangun bangsanya untuk kemajuan bersama. Mesin Diplomasi Ekonomi utama adalah kemampuan kompetisi antara daerah untuk berkembang dan maju.

Ini adalah judul yang dibuat oleh Dosen Tamu Bapak Sugiarto, ketika memantik diskusi di kuliah gabungan kelas Diaspora dan Migrasi Internasional dan kelas Transnasionalisme, keduanya diampu oleh dosen Sri Wijayanti dan Nurul Zayzda. Sugiarto dulu pernah menjadi guru di lingkungan tempat tinggal buruh migran Indonesia yang bekerja di perkebunan sawit di negara bagian Sabah, Malaysia. Tepatnya, dulu ia mengajar di dekat kota Sandakan, yakni di Telupit.

Dalam pemantik diskusinya pada Rabu pagi 12 Oktober 2016 ini, Sugiarto bercerita mengenai pengalamannya sebagai guru di wilayah pedalaman Malaysia tersebut. Ia mengisahkan bagaimana kebutuhan guru hadir disana dimana pada tahun 1994 terjadi perubahan regulasi mengenai pendidikan anak buruh migran di Malaysia; apabila tadinya akses pendidikan di sekolah-sekolah Malaysia cukup mudah, pada tahun itu, peraturan diperketat. Regulasi baru telah menyulitkan anak-anak buruh migran asal Indonesia (BMI) dari segi dokumen dan dari segi pembiayaan. Dengan kondisi orangtua yang bekerja sebagai buruh kasar di perkebunan, tidak memungkinkan bagi mereka untuk bisa ikut bersekolah seperti anak penduduk asli.

Situasi ini mendorong sebuah organisasi non-pemerintah (NGO) Internasional asal Denmark, Humana, mendirikan sekolah Humana untuk pendidikan selevel sekolah dasar. Belakangan, pemerintah Indonesia turut membangun Community Learning Center (CLC) untuk pendidikan level sekolah dasar hingga menengah atas. Sugiarto menuturkan bahwa dari pengalamannya mengajar di tahun 2011-2015, kondisi sekolah-sekolah di lingkungan tempat tinggal BMI masih sangat membutuhkan perbaikan mulai dari segi fasilitas fisik, buku, hingga jumlah tenaga pengajar. Walau bagaimanapun, ia melihat bahwa anak-anak Indonesia disana memiliki semangat belajar yang sangat tinggi. Karena itulah selepas pulang dari Sabah dan kembali berktivitas di tanah air, Sugiarto mengupayakan pendidikan lebih lanjut bagi anak-anak itu di Indonesia.

Menurutnya lagi, salah satu kendala lain untuk pendidikan anak adalah kesadaran keluarga mengenai pentingnya pendidikan itu sendiri. Ini tidak dapat dipungkiri merupakan dampak langsung dari beratnya kehidupan buruh migran di bidang pekerjaan kasar di Malaysia. Dengan penghasilan yang kurang memadai, seringkali anak yang sudah cukup besar kemudian juga bekerja menjadi buruh di lingkungan perkebunan.

Pengantar diskusi ini kemudian disambut antusias oleh mahasiswa dengan berbagai pertanyaan dan komentar. Beberapa mahasiswa ingin mengetahui mengenai bentuk-bentuk integrasi migran asal Indonesia disana. Dalam hal ini, Sugiarto menjelaskan bahwa lingkungan tempat tinggal buruh migran terpisah dari lingkungan masyarakat lainnya, mereka tinggal di estate khusus untuk buruh, “… tapi jangan bayangkan seperti perumahan yang mewah atau kondisinya bagus ya,” selorohnya. Di samping itu, sangat sedikit space yang memungkinkan migran mempunyai ruang untuk berbudaya, sehingga pada akhirnya bentuk komunitas migran Indonesia tidak berkembang menjadi seperti Chinatown atau Little India. Beberapa mahasiswa lain kemudian ingin mendiskusikan sejauh mana peran negara, yakni pemerintah Indonesia dalam melindungi warganya yang berada di luar batas negara. Menurut Sugiarto, peran itu sudah terlihat dari upaya diplomasi yang akhirnya melahirkan CLC, dari pendanaan untuk sekolah, dan dari pengiriman guru-guru.

Lebih jauh lagi, dari diskusi ini juga dapat dipelajari bagaimana apa yang dialami anak-anak BMI di Malaysia ini merupakan dampak dari aktivitas bisnis perusahaan perkebunan sendiri. Seandainya saja pekerja dilihat sebagai mitra perusahaan, tentunya mereka tidak hanya mendapat fasilitas yang lebih layak, namun juga anak-anak menjadi tanggung jawab perusahaan. Tapi disini buruh hanya dipandang sebagai pekerja atau bawahan, sehingga anak tidak dilihat sebagai tanggung jawab, justru sebagai beban, terbukti dari masih ada perusahaan yang tidak memberi ijin pendirian CLC di lingkungannya.

Pada akhirnya, memang dibutuhkan cara pandang yang lebih luwes agar tercipta jalan keluar bagi anak-anak migran, yakni pandangan yang keluar dari kekakuan konsep negara-bangsa di zaman globalisasi ekonomi. Pandangan yang kaku dalam kasus ini menyebabkan anak-anak sulit mendapat pendidikan karena mereka menjadi warga asing yang “tidak berhak”, atau mereka menjadi warga negara yang kurang terperhatikan apakah itu karena masalah jarak, atau status sosial. Anak-anak buruh perkebunan kelapa sawit berhak bercita-cita setinggi sawit, atau malah lebih tinggi supaya mereka dapat melihat keluar dan menjelajah dunia, seperti halnya anak-anak Malaysia atau anak-anak Indonesia lainnya, seperti halnya kamu dan seperti halnya saya.

Era globalisasi menuntut semakin terintegrasinya semua sektor dan aktor di dalam negara untuk meningkatkan daya saing dan pengembangan kualitasnya dalam era yang semakin kompetitif, termasuk di bidang pendidikan. Pendidikan berperan besar dalam pembangunan bangsa, sehingga peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia di sektor pendidikan khususnya Perguruan Tinggi menjadi prasyarat pengembangan kualitas pendidikan. Untuk itulah pengembangan kualitas SDM dosen dalam mewujudkan tri dharma perguruan tinggi yaitu; pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengembangan, serta pengabdian kepada masyarakat juga menjadi poin penting.

Salah satu upaya pengembangan kualitas tenaga pendidik di tingkat universitas adalah ikut serta dan aktif dalam bidang penelitian dan publikasi ilmiah sebagai sarana penyebarluasan gagasan ilmiah dan hasil penelitian di tingkat internasional. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, beberapa dosen di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jenderal Soedirman mengikuti konferensi internasional bertajuk “International Conference on Public Management (ICPM): Innovation in Regional Public Service for Sustainability” ke IV, 2016 di Kunming, China pada tanggal 16-17 Juli 2016. Delegasi dari FISIP UNSOED yang mengikuti konferensi ini adalah Dr. Slamet Rosyadi (Ketua Program Studi Magister Ilmu Administrasi), Dr. Sukarso (Ketua Jurusan Administrasi Negara), Dr. Tyas Retno Wulan (Dosen Jurusan Sosiologi), Abdul Rohman, M.Ag (Dosen Ilmu administrasi Negara), Niken Paramarti D, M.Si (Dosen Sosiologi), Sri Wijayanti, M.Si (Dosen Hubungan Internasional), Elpeni Fitrah, MA (Dosen Hubungan Internasional) dan Ayusia Sabhita Kusuma, M.Soc.Sc (Dosen Hubungan Internasional) [materi terlampir]. Konferensi internasional ini adalah wujud kerjasama internasional yang diinisiasi tiga perguruan tinggi di tiga negara yaitu Universitas Jenderal Soedirman (UNSOED) – Indonesia, Burapha University –Thailand, dan The Yunnan University of Finance and Economics – China. Konferensi internasional ICPM ini adalah agenda tahunan dari ketiga universitas sedangkan tuan rumah penyelenggaraan ditentukan secara bergilir.

Konferensi ke empat ICPM diadakan di Kunming China dan diikuti tidak hanya oleh tiga perguruan tinggi dari ketiga negara tersebut karena dalam perkembangannya, banyak universitas yang tertarik untuk ikut bekerjasama. Universitas-universitas tersebut adalah Universitas Jember (Jember, Jawa Timur), Universitas Negeri Sebelas Maret (UNS Surakarta), Universitas PGRI Semarang (Semarang, Jawa Tengah) dan Universitas Diponegoro (Semarang, Jawa Tengah).

Konferensi ini menghadirkan keynote speaker yang pakar dalam bidangnya, yaitu Prof Gao Xiaoping (Executive Vice President and General Secretary of Chinese Public Administration Society), Prof. Jeryl Mumpower (Head of Department of Public Service and Adminiistration, The Bush School of Government and Public Service, Texas A&M University USA), Prof Yan Xiong (Dean of Public Management School, Yunnan University of Finance and Economics, China), Prof Likhit Dhiravegin (Fellow of the Royal Institute of Thailand in Political Science and Public Administration, Thailand), Assist. Prof. Zeger Karssen (founder of Atlantis Press), Dr. Sukarso (Head of Department of Public Administration, Universitas Jenderal Soedirman), Prof. Tang Renwu (dean of Institute of Government Management, Beijing Normal University, China), Prof Sri Suwitri (Director of Doctoral Program in Public Administration Diponegoro University, Indonesia), Dr. Himawan Bayu Patriadi (Vice Dean of University of Jember, Indonesia), Prof. Cui Yunwu (Yunnan University, China), Dr. Akmal Tanjung (Head of Cooperation and International Relation, University of PGRI Semarang, Indonesia), and Prof Ismi Dwi Astuti Nurhaeni (Dean of Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Sebelas Maret, Surakarta).

Konferensi ICPM ke IV diadakan di Dianchi Garden Hotel, Kunming, China. Hari pertama pada tanggal 16 Juli 2016 pada sesi pertama, semua peserta mengikuti acara pembukaan, mengikuti paparan dari para keynote speakers dan foto bersama. Sesi kedua semua peserta melakukan presentasi paper nya di ruangan yang sudah ditentukan oleh panitia dan dipimpin oleh moderator. Setelah itu, sesi ketiga adalah penutup, berisi komentar dari moderator berdasarkan presentasi dan diskusi semua peserta. Pada hari kedua, semua peserta difasilitasi oleh panitia untuk melakukan kunjungan wisata ke Stone Forest Kunming dipandu oleh tour guide. Setelah semua rangkaian acara selesai, semua peserta kembali ke hotel.

Kegiatan ini sangat berkesan, Ketua Delegasi Fisip Unsoed meyatakan puas atas kinerja ketiga universitas dari tiga negara yang konsisten menyelenggarakan seminar internasional ini.  Selanjutnya ICPM ke-5 akan diselenggarakan di Chiang Mai Thailand pd 3 November 2017. Tema utamanya adalah ‘International Collaboration for Innovation in Public Management’. Dr. Sukarso berharap semakin banyak akademisi yang terlibat dan mengikuti ICPM. Perlu diketahui bahwa Prosiding terindeks Scopus dan Thompson Reuters. (Ay HI)

Ditulis oleh Ayusia K

Artikel asli lihat disini

Jurusan Hubungan Internasional FISIP UNSOED secara resmi memiliki dosen berkualifikasi Doktor setelah Agus Haryanto mempertahankan disertasinya dalam sidang terbuka di Universitas Padjadjaran dalam bidang Hubungan Internasional yang berjudul, “Peran Indonesia dalam Sengketa Laut Tiongkok Selatan (1990-2014)”.  Dalam ujian tersebut, Agus Haryanto memperoleh predikat Cumlaude.

Sengketa Laut Tiongkok Selatan (LTS) selama beberapa tahun terakhir telah menyita perhatian dunia internasional. Dalam sengketa tersebut, Indonesia memiliki peran yang besar namun belum banyak mendapatkan perhatian dari para pengkaji politik luar negeri maupun resolusi konflik. Dengan dasar pemikiran tersebut, Agus Haryanto meneliti lebih jauh peran Indonesia dalam sengketa Laut Tiongkok Selatan dan menelusuri alasan Indonesia mengambil peran tersebut.

Agus Haryanto mampu mempertahankan disertasi, pada hari Jumat, 23 September 2016, dalam Sidang terbuka Senat Universitas Padjadjaran. Adapun Tim Penguji terdiri dari Prof. Dr. H. Obsatar Sinaga, S.IP, M.Si., Dr. Drs. H.R. Musyawardi Chalid, M.Si dan Prof. Dr. Dra. Aelina Surya ketiganya selaku Tim Oponen Ahli. Representasi Guru Besar diwakili oleh Prof. H. Oekan S. Abdullah, M.A, Ph.D. sedangkan selaku tim promotor yang terdiri dari Dr. Arry Bainus, MA., Prof. Drs. Yanyan M. Yani, MAIR, Ph.D dan Widya Setiabudi S, S.IP, M.Han, M.Si.

Orang Wonosobo ini melanjutkan bahwa sengketa tumpang tindih kedaulatan di Laut Tiongkok Selatan menjadi persoalan serius sejak tahun 1970-an. Kini, sengketa LTS menjadi sengketa perbatasan yang paling menarik perhatian negara – negara besar dan negara di sekitar wilayah sengketa. Hal ini dikarenakan nilai strategis kawasan itu berupa besarnya potensi energi, potensi perikanan, serta tumbuhnya nasionalisme di negara – negara sekitar LTS.

Secara teoritis, penelitian ini memberikan gambaran mengenai perilaku Indonesia dalam konflik yang melibatkan banyak negara dengan menggunakan teori peran. Indonesia, sebagai salah satu anggota ASEAN, sebenarnya telah mengupayakan penyelesaian sengketa di LTS sejak tahun 1980-an. Indonesia berperan aktif dalam penyelesaian sengketa dengan dua cara yaitu jalur pemerintah dan jalur non pemerintah. Pemerintah Indonesia secara resmi turut andil dalam mengusulkan Declaration of Conduct (DOC) 2002 dan disempurnakan dengan kesepakatan Code of Conduct (COC) ditandatangani ASEAN dan Tiongkok tahun 2012.

Strategi kedua yang digunakan pemerintah dalam menyelesaikan sengketa adalah jalur non pemerintah atau seringkali disebut second track diplomacy. Indonesia telah menjadi sponsor dalam lokakarya pertama mengenai Laut Tiongkok Selatan pada tanggal 22-24 Januari 1990 di Bali. Lokakarya pertama itu disusul oleh lokakarya di Bandung, Yogyakarta, Surabaya, dan Anyer. Lokakarya ini mendapat sambutan yang cukup baik, terbukti dari kehadiran keenam negara yang terlibat saling klaim LTS. Bahkan inilah satu – satunya forum dimana Tiongkok bersedia membicarakan sengketa Laut Tiongkok Selatan karena menganggap forum tersebut bersifat lebih akademis dan tidak mencampuri kedaulatan negara.

Dalam konteks keamanan, kehadiran Tiongkok membuat negara di luar kawasan seperti AS untuk berperan lebih besar sebagai penyeimbang. Situasi ini membuat Indonesia dan ASEAN mencari formula yang tepat untuk mengelola kekuatan – kekuatan besar yang hadir di kawasan. International Crisis Group (ICG) melihat Jakarta memiliki peran dalam sengketa LTS dengan cara menyeimbangkan kekuatan pengklaim di kawasan. Secara khusus, ICG menyebut Jakarta melakukan “balancing between Beijing and Washington”.

Yang pasti, lanjut Agus, peran Indonesia sangat positif.  Indonesia beberapa kali memiliki peran besar dalam konflik di kawasan seperti Konflik Kamboja, Konflik antara MNLF dengan pemerintah Filipina, dan konflik antara Kamboja – Thailand dalam memperebutkan Candi Preah Vihear dsb. Ayah dengan tiga anak ini cukup optimis bahwa Indonesia mampu menjadi pemimpin kawasan sekaligus menjadi mediator yang disegani dalam diplomasi internasional.

Saat ini, Dr. Agus Haryanto telah aktif mengajar, mengikuti berbagai diskusi ilmiah tentang isu keamanan dan politik luar negeri. Bahkan hasil kajiannya dalam proses penerbitan, yaitu buku berjudul “Diplomasi Indonesia: Realitas dan Prospek”.

*ditulis oleh PSI FISIP Unsoed

artikel asli disini